Mimbar Mahasiswa

(Masih) Mengharap Presiden "Menyelamatkan" KPK

Rino Irlandi - detikNews
Senin, 31 Mei 2021 14:18 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Selepas Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 dibacakan, hingar-bingar kekhawatiran publik menyeruak. Pasalnya, putusan tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tersebut menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. MK menganggap tidak ada pelanggaran formil dalam proses perubahan UU KPK.

Selain putusan uji formil, putusan yang juga menyita perhatian publik adalah soal dinyatakan konstitusionalnya status pegawai KPK sebagai ASN. Payung hukum status kepegawaian itu adalah Pasal 24 ayat (2) UU KPK yang menyatakan: Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai akibat berlakunya ketentuan itu, sebanyak tujuh puluh lima pegawai KPK "terancam dipecat" karena gagal melewati tes alih status menjadi ASN. Saya khawatir, tes alih status ini hanya "alibi" untuk menyingkirkan secara sistematis orang-orang yang dianggap sebagai "musuh berbahaya" para koruptor.

Ada beberapa alasan saya berspekulasi demikian. Pertama, menurut pengakuan beberapa pegawai, banyak pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak berkaitan dengan wilayah kerja KPK. Kedua, pegawai yang tidak lulus diantaranya banyak yang dikenal sebagai penyidik dan penyelidik yang berintegritas dan pernah menangani kasus besar korupsi, sebut saja misalnya Novel Baswedan.

Berani Terbitkan Perppu

Dilansir detikcom(27/5), Presiden Jokowi sebelumnya tidak setuju bila 75 pegawai KPK "dipecat" hanya karena tak lolos TWK. Tak dinyana, Pimpinan KPK "berkepala batu" tetap nekat menyingkirkan 51 orang yang tak lolos TWK. Dengan fakta demikian, orang tidak bisa keluar dari anggapan bahwa instruksi Presiden tidak didengar.

Kalau memang Presiden Jokowi menganggap isu pemberhentian pegawai KPK yang tak lolos TWK ini penting, harusnya Presiden Jokowi berani menerbitkan Perppu "Menyelamatkan KPK". Konstitusi mengatur mengenai perppu dalam Pasal 22 UUD NRI 1945.

Ada empat ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 tersebut. Pertama, hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua, kewenangan pembentukan berada di genggaman Presiden. Ketiga, perlu persetujuan DPR dalam masa sidang berikutnya. Keempat, jika DPR tidak menyetujuinya, perppu harus dicabut.

Karena konstitusi tidak memberikan penafsiran secara eksplisit mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka rujukannya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam putusan itu, mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa harus memenuhi tiga syarat yang bersifat kumulatif. Ketiga hal itu; pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cepat berdasar undang-undang. Kedua, terjadi kekosongan hukum atau undang-undang yang sudah ada tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut. Ketiga, kekosongan hukum tidak bisa teratasi jika undang-undang dibuat melalui prosedur biasa.

Pertanyaannya, apakah masalah pegawai KPK yang "terancam dipecat" memenuhi persyaratan itu? Perlu diingat, masalah UU KPK 2019 tidak saja hanya perihal alih status pegawai KPK, tetapi UU dimaksud juga melemahkan independensi KPK. Meminjam Yulianto (2020), salah satu ciri penting dari independensi lembaga negara adalah kemandirian dalam pengelolaan SDM yang dimilikinya dan "alih status" pegawai KPK menjadi ASN jelas menentang konsep ini.

Presiden Jokowi, saya lihat senada dengan pendapat tersebut karena UU KPK berlaku tanpa tanda tangan Presiden. Secara otomatis, UU KPK 2019 berlaku berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan: Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dengan adanya fakta demikian, tiga syarat kumulatif berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 terpenuhi. Niat baik Presiden untuk mengembalikan "independensi KPK" tentu tengah ditunggu-tunggu oleh publik luas. Hanya saja pertanyaannya, apakah Presiden berani menerbitkan perppu? Di samping itu, beranikah Presiden bernegosiasi dengan koalisi partai politik pendukungnya di DPR yang menguasai kursi lebih dari 60 persen?

Sebab, selain harus berani menerbitkan perppu, negosiasi dengan parpol koalisi akan menentukan nasib perppu dari Presiden yang berniat "menyelamatkan" KPK. Nasib dimaksud berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945, yakni perppu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan berikutnya; jika tidak, maka perppu itu harus dicabut.

Rino Irlandi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, anggota Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AMHTN-SI)

(mmu/mmu)