Anggota DPR Bantah Ada Kerugian Negara Terkait Pengadaan Alutsista Baru

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Sabtu, 29 Mei 2021 19:44 WIB
alutsista
Ilustrasi Alutsista Foto: Shutterstock
Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membantah pihak-pihak yang menuding ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga Rp 1.760 triliun untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Pasalnya, menurut politisi senior PDI-P itu, hal tersebut baru rencana awal yang disampaikan Kemenhan. "Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian atau pengadaan," ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).

Dia menyebut rencana tersebut masih perlu dikaji dan disesuaikan mengikuti kondisi keuangan negara. Termasuk di dalamnya skema pelaksanaan yang sedang dibahas di Kementerian Keuangan.

"Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," tegasnya.

Meski begitu, dia menegaskan dukungannya terhadap upaya modernisasi alutsista dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara. Mengingat hampir seluruh alutsista yang dimiliki RI memiliki usia yang terbilang cukup tua, bahkan banyak yang merupakan hibah dari negara asing.

Selain itu, menurutnya modernisasi ini menjadi kebutuhan guna mencegah habisnya anggaran TNI untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.

"Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alutsista TNI yang hampir 70% sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silahkan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan anggarannya," jelasnya.

Dia berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat menyetujui rencana pengadaan alutsista TNI, meski tak sepenuhnya. Persetujuan Presiden juga dinilai dapat mendorong akselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan serta memiliki deterrent effect yang cukup tinggi.

"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," terangnya.

Di sisi lain, Pengamat Militer Khairul Fahmi menambahkan terkait skema pinjaman luar negeri demi mendukung kelancaran pengadaan sah-sah saja dilakukan. karena bertujuan untuk memperkuat sektor pertahanan RI. Dia pun membandingkan angka yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun dengan PDB Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, yang hanya sekitar 11,4%.

"Apalagi jika angka Rp 15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7% setiap tahunnya," jelas Fahmi.

Dengan kata lain, apabila rancangan tersebut disetujui Indonesia harus mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5% dari PDB per tahun.

"Asumsinya, sebanyak 0,78% bersumber dari anggaran reguler dan sekitar 0,7 persen bersumber dari pinjaman luar negeri," jelasnya.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini berharap dilema dalam sistem pertahanan Indonesia bisa terjawab dan pembangunan kesejahteraan juga terus berjalan.

Untuk diketahui, Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga Rp 1.760 triliun untuk melakukan peremajaan alutsista. Namun rencana tersebut harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR.

(akd/ega)