Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menyoroti kedatangan warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) terkait penanganan penularan COVID-19 di dalam negeri. Hadi meminta jajarannya menggalakkan test, tracing dan treatment (3T).
"Untuk itu saya perintahkan kepada jajaran TNI agar melaksanakan koordinasi dengan Polri dan instansi samping terkait, khususnya Kemenhub dan Kemenkes, untuk melaksanakan penyekatan. Serta isolasi WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri di titik-titik kedatangan luar negeri, terutama di Dumai dan Cilacap," kata Hadi.
Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Gedung Persada, Lanud Halim Perdanakusuma,Jakarta Timur, Selasa(25/5/2021). Rapat ini dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.
Ratusan peserta dari jajaran tiga matra juga turut hadir secara virtual.
"Hingga saat ini, PPKM Skala Mikro masih menjadi strategi utama Pemerintah untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Strategi ini diterapkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan pembatasan sosial di skala komunitas yang kecil," ungkapnya.
Hadi kemudian menyampaikan tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan sudah baik, meski belum maksimal. Dia juga menuturkan mobilitas warga antardaerah juga masih tinggi, dan hal itu berpengaruh terhadap kenaikan kasus positif COVID-19.
"Dari data yang ada, kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sudah cukup baik. Namun bila mobilitas antardaerah masih tinggi, maka kecenderungan kenaikan kasus positif tetap ada," ucapnya.
Demi mengefektifkan kinerja TNI dalam rangka menekan kasus positif COVID-19. Selain itu,Panglima TNI juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk merubah strategi dalam pendisiplinan protokol kesehatan.Menurutnya, selama ini mungkin masyarakat merasa hanya sebagai obyek, menjadi sasaran operasi pendisiplinan.
"Kita ubah strategi komunikasi dan pendekatan sehingga masyarakat menjadi subyek, merasa disiplin protokol kesehatan itu sebagai kebutuhan perorangan," ucapnya.
