.webp)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) ikut mengusut soal dugaan kebocoran data yang disebut identik dengan milik BPJS Kesehatan. Salah satu alasannya adalah keberadaan data prajurit TNI serta pegawai Kemhan yang terdaftar di BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Kabid Jaminan Keamanan Pusat Pertahanan Siber Kemhan RI Kolonel Sus Trisatya Wicaksono dalam konferensi pers bersama BPJS Kesehatan. Dia awalnya mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan melaporkan dugaan kebocoran data tersebut ke Polri.
"Pertama, langkah BPJS Kesehatan melaporkan kasus penawaran data di forum online ini kepada pihak yang berwenang begitu isu ini muncul sudah sangat tepat," kata Wicaksono, Selasa (25/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan Kemhan menilai dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan merupakan isu penting yang harus segera diusut tuntas. Apalagi, katanya, ada data pegawai serta para prajurit TNI yang terdaftar di BPJS Kesehatan.
"Kami Kementerian Pertahanan sangat berkepentingan dengan permasalahan tersebut sehubungan adanya kerja sama operasi yang sudah berjalan antara Kementerian Pertahanan dan BPJS terkait dengan data anggota Kemhan maupun TNI yang terdaftar di BPJS," ucapnya.
"BPJS Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait, termasuk dari Kemhan, akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini secepatnya," sambung Wicaksono.
Dia meminta masyarakat tetap tenang. Wicaksono mengatakan BPJS Kesehatan hingga Kemhan bakal bekerja keras melindungi keamanan data warga.
"Kami mohon masyarakat tetap tenang," ujarnya.
Dugaan Kebocoran Data BPJS Kesehatan
Sebelumnya, 279 juta data penduduk Indonesia diklaim telah bocor dan dijual secara online. Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga besaran gaji.
Data bocor ini dijual dan disebut sebagai informasi pribadi lengkap. Disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan. Kejadian ini bikin gempar dunia maya sejak kemarin, Selasa (20/5).
Kementerian Kominfo pun melakukan investigasi terkait kasus tersebut, dan ternyata data bocor itu diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) turut digandeng Bareskrim dalam menangani kasus ini.
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan pihaknya akan menyelidiki kasus dugaan kebocoran data pribadi 279 juta warga negara Indonesia (WNI) yang dijual secara online di forum hacker Raid Forums. BPJS Kesehatan juga telah buka suara.
"BPJS Kesehatan selama ini telah lakukan upaya untuk melindungi data peserta dengan tata kelola data sesuai ketentuan dan standar peraturan perundangan yang berlaku," kata Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Simak video 'Diduga Data BPJS Bocor, Menko PMK Jamin Pelayanan Tetap Aman':
