.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya penerapan tata kelola vaksinasi nasional yang cermat dan terukur. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah terhambatnya vaksinasi COVID-19 di Tanah Air.
"Kita semua menyadari vaksin memiliki masa pakai yang terbatas. Di sisi lain masyarakat di Tanah Air belum sepenuhnya menerima program vaksinasi COVID-19 ini, sehingga perlu pengaturan yang terukur dalam pengaplikasian vaksin secara nasional," kata Rerie, sapaan akrab Wakil Ketua MPR, dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021).
Sebagai informasi, Indonesia baru saja kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-13. Vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku (bulk) sejumlah 8 juta dosis baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Cengkareng, Banten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rerie mengungkap dengan penambahan tersebut, total vaksin COVID-19 yang dimiliki Indonesia saat ini mencapai 83,9 juta dosis vaksin. Kendati demikian, Rerie menilai jumlah tersebut belum sepenuhnya aman. Sebab, target masyarakat yang akan divaksinasi rencananya mencapai 181,55 juta orang.
Lebih lanjut, Rerie menyebutkan pemerintah memperkirakan total vaksin yang diperlukan di tanah air sekitar 426 juta dosis. Jumlah ini didapat dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin serta memperhatikan panduan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk menyiapkan 15 persen vaksin cadangan.
Walau begitu, Rerie turut mengapresiasi langkah pemerintah untuk menambah pasokan vaksin COVID-19 secara reguler dari berbagai produsen vaksin. Terlebih, penambahan ini dilakukan dengan prosedur pengawasan yang ketat di tengah kebutuhan vaksin COVID-19 dunia yang sangat tinggi di setiap negara.
Ia pun menilai adanya hal yang tidak kalah penting dalam proses vaksinasi COVID-19 secara nasional yaitu soal kesiapan dari masyarakat dan para pelaksana vaksinasi tersebut. Menurutnya, ketidaksiapan masyarakat dan para pelaksana vaksinasi COVID-19 dapat berpotensi menghambat proses vaksinasi dan kegagalan pencapaian target.
Mengutip hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada akhir Maret lalu, Rerie menyebutkan adanya catatan yang menunjukkan persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi COVID-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33%. Disusul Jawa Timur dengan 32%, lalu Banten 31%. Sementara persentase terendah penolakan untuk divaksin ditemukan di Jawa Tengah, yakni sebesar 20%.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini pun mengungkap mulai terjadi penyimpangan para pelaksana vaksinasi di lapangan. Sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah.
Selain itu, kata Rerie, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dari para pelaksana vaksinasi di lapangan juga harus dilakukan secara konsisten.Untuk memastikan program vaksinasi berjalan sesuai rencana, Rerie mengimbau pengadaan vaksin harus sejalan dengan upaya untuk mempersiapkan masyarakat dan petugas pelaksana vaksinasi. Ia mengatakan, hal tersebut dapat diwujudkan dengan lengkah sosialisasi vaksinasi yang masif.
Rerie pun membahas keraguan masyarakat terhadap tingkat keamanan vaksin. Menurutnya, hal ini masih menjadi alasan yang sering dilontarkan masyarakat saat menolak vaksinasi COVID-19. Untuk itu, ia meminta agar pemberitaan terkait dampak vaksinasi COVID agar mendapatkan klarifikasi yang memadai sehingga masyarakat benar-benar paham bahwa vaksinasi aman.
Terakhir, Rerie berharap pencapaian kekebalan kelompok bisa terbentuk sesuai rencana dan COVID-19 di Tanah Air bisa segera terkendali. Caranya, dengan adanya keseimbangan antara kelancaran pasokan vaksin dan pemahaman serta kepatuhan masyarakat juga petugas pelaksana vaksinasi COVID-19.
Tonton juga Video: Tegas! Pengasuh Pesantren di Mojokerto Tolak Vaksin Astrazeneca
