.webp)
Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan patroli laut bersama atau Operation Gannet yang ke-5 di wilayah perbatasan maritim Indonesia-Australia. Hal itu untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) hingga penyeludupan manusia maupun perdagangan manusia.
Adapun stakeholder yang terlibat dalam operasi patroli maritim tersebut adalah The Australian Border Force (ABF), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), beserta dengan Australian Fisheries Management Authority (AFMA). Patroli bersama atau Operation Gannet ini digelar untuk ke-lima kalinya.
"Melalui patroli terkoordinasi atau operasi Gannet yang melibatkan The Australian Border Force (ABF), Maritime Border Command (MBC), Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), kedua negara terus menunjukkan komitmennya untuk terus memberantas praktik ilegal yang berdampak pada kesejahteraan kedua negara termasuk ilegal fishing," kata Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Antam Novambar dalam acara yang digelar secara virtual, Senin (24/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Antam Novambar yang juga sebagai Sekjen KKP itu mengatakan pada tahun 2021 ini KKP telah memproses hukum 92 kapal ikan yang terdiri dari 70 kapal ikan berbendera Indonesia dan 22 kapal ikan berbendera asing. Tak hanya itu, operasi Gannet 5 ini juga diperlukan untuk memberantas kejahatan lintas negara.
"Tentu ada berbagai permasalahan kerawanan di perbatasan yang memerlukan kerja sama dan sinergi antar Indonesia dan Australia seperti praktik illegal fishing maupun rumpon-rumpon ilegal. KKP dalam posisi untuk terus mendorong penguatan kerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut," ujarnya.
 Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Antam Novambar Foto: Dok. Istimewa |
Antam menambahkan, KKP akan mengoperasikan dua armada kapal pengawas yaitu Orca-4 dan KP Hiu 14, serta satu pesawat pemantau air surveillance dalam operasi Gannet 5 tersebut. KKP juga menyambut baik MoU antara Dirjen PSDKP dan ABF terkait operasi Gannet ini.
"Mudah-mudahan ini akan menjadi langkah yang akan semakin memperkuat kerja sama antar kedua lembaga dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut Laksdya TNI Aan Kurnia dalam sambutannya yang dibacakan Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksamana Muda TNI Tatit Eko Witjaksono menyambut baik pembukaan operasi Gannet ke-5 ini. Laksdya Aan menyebut patroli terkoordinasi antara Bakamla dan MBC ini awalnya bernama Operation Shearwater yang telah dilakukan sejak 2013, lalu KKP mulai bergabung pada tahun 2017.
"Kehadiran kita semua pada pagi hari ini memperlihatkan komitmen yang kuat para pihak dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perbatan Indonesia dan Australia dan menunjukkan betapa pentingnya Operation Gannet bagi kerja sama keamanan maritim kedua negara," kata Aan, seperti disampaikan Witjaksono.
Selanjutnya pada tahun 2018 Operation Shearwater berganti nama menjadi Operation Gannet. Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020 para pihak menunda Operation Gannet untuk menghindari penularan antar personel. Namun tahun ini kembali dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
"Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita cara pandang baru untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul, termasuk dalam melaksanakan kegiatan ini, mulai dari pertemuan internasional hingga patroli terkoordinasi bilateral ke luar negeri," katanya.
Bakamla menyebut target operasi Gannet 5 ini untuk mengatasi permasalahan penangkapan ikan ilegal, penyeludupan manusia, termasuk isu perlindungan lingkungan dan juga pelanggaran atau kejahatan lain lintas negara.
"Bakamla juga mendukung dan membantu PSDKP untuk melaksanakan pembinaan nelayan di perairan selatan Saumlaki, Kupang dan Papua di wilayah selatan untuk memahami dan mentaati peraturan-peraturan tentang kelautan baik dari sisi aspek hukum nasional dan hukum internasional," ujar Witjaksono.
Lebih lanjut acara tersebut juga dihadiri oleh otoritas Australia yaitu, Commander for Maritime Border Command, Rear Admiral Mark Hill dan GM Operations Branch AFMA Peter Venslovas. Hill menyampaikan operasi ini salah satu targetnya adalah memberantas praktik pencurian ikan, tetapi tidak terlepas juga memantau kejahatan lintas negara lainnya seperti praktik perdagangan orang, pengawasan rumpon ilegal.
"Ancaman di perbatasan maritim itu sama, targetnya juga sama seperti yang disampaikan tidak hanya penangkaapan ikan illegal tetapi juga kejahatan lintas negara lainnya. Kami juga berusaha untuk melacak rumpon, itu juga merupakan salah satu contoh bagaimana kami berkontribusi atau untuk saling membantu dalam operasi ini," ungkap Hill.
 Commander for Maritime Border Command, Rear Admiral Mark Hill Foto: Dok. Istimewa |
"Untuk operasi Gannet tahun ini kami telah melakukan survailance dari udara di daerah tersebut dan harapannya nantinya dapat melihat aktivitas ilegal dan penangkapan ikan ilegal dan kami menggabungkan kekuatan maritim Indonesia dan Australia dan untuk menanggulangi aktivitas ilegal di sana, dan jika ada kesempatan melakukan pelatihan kepada para nelayan yang ada di sana terkait batas-batas maritim di sana," sambungnya.
Rangkaian kegiatan Gannet 5 telah dimulai sejak Maret 2021 yang diawali dengan workshop tentang Maritime Domain Awareness yang diikuti oleh ABF, BAKAMLA, PSDKP dan AFMA. Dalam operasi ini, Bakamla akan mengerahkan Kapal Negara (KN) Tanjung Datu-301, dengan Kolonel Bakamla Arif Rahman selaku Komandan.
Kapal ini dilengkapi dengan senjata mesin berat kaliber 12.7 mm dan senjata ringan personel DSAR-15P kaliber 5.56. Personel dari Markas Besar BAKAMLA RI juga akan mendukung berjalannya operasi ini melalu informasi yang akan diberikan dari Indonesia Maritime Information Centre (IMIC).
Sementara itu, pihak ABF akan mengerahkan Australian Border Force Cutter (ABFC) / Kapal Patroli Cape Nelson, beserta dengan dua pesawat yang akan melakukan pengawasan udara selama operasi berlangsung. Personel AFMA yang mengawaki pesawat udara tersebut akan mendukung kegiatan pengawasan perikanan serta memantau berjalannya kegiatan. Patroli ini juga akan didukung oleh personel MBC dan AFMA yang berada di Markas Besar ABF di Canberra.
(yld/fjp)
