.webp)
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri soal dugaan bocornya 279 juta data pribadi warga negara Indonesia (WNI) hari ini. Ali diwakili oleh pejabat BPJS Kesehatan lainnya.
"Pada hari ini, Polri meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan. Dalam hal ini yang menangani operasional daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di kantornya, Senin (24/5/2021).
Rusdi menjelaskan, klarifikasi terhadap pejabat BPJS Kesehatan itu sudah dimulai sejak pukul 10.30 WIB tadi. Hanya, Rusdi enggan membeberkan identitas dari pejabat BPJS Kesehatan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Klarifikasi sudah dimulai sejak 10.30 WIB dan sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan dari klarifikasi ini, Polri banyak mendapatkan informasi yang tentunya akan sangat berguna dalam rangka menuntaskan kasus dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan," tuturnya.
"Cukup untuk itu saja (identitas pejabat BPJS Kesehatan). Satu (yang diklarifikasi), dia orang yang bertanggung jawab terhadap operasional teknologi informasi di BPJS Kesehatan," sambung Rusdi.
Kemudian, Rusdi mengungkapkan Bareskrim juga akan mengusut siapa sosok yang memperjualbelikan data itu. Selain itu, polisi masih mendalami seberapa banyak data pribadi WNI yang bocor.
"Iya nanti akan dilihat yang memperjualbelikan data-data seperti ini kan. Makanya nanti itu dari hasil klarifikasi ini. Dari BPJS Kesehatan akan bisa menjelaskan sebenarnya berapa data peserta yang bocor dari hasil klarifikasi pada hari ini," imbuhnya.
Tanggapan Dirut BPJS Kesehatan
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan, Ali, buka suara mengenai alasan kenapa dirinya tidak memenuhi panggilan polisi. Dia mengaku sudah melakukan klarifikasi kepada Bareskrim dan menunjuk orang lain untuk mewakilinya.
"Sudah ada klarifikasi sebelumnya, dan sudah ada yang ditunjuk untuk mewakili BPJS (Kesehatan)," kata Ali saat dihubungi terpisah.
Untuk diketahui, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan pihaknya akan menyelidiki kasus dugaan kebocoran data pribadi 279 juta warga negara Indonesia (WNI) yang dijual secara online di forum hacker Raid Forums. Agus menyebut pihaknya akan memanggil Dirut BPJS Ali Ghufron Mukti untuk dimintai keterangan pada hari ini.
"Dirut BPJS Kesehatan akan dipanggil untuk klarifikasi," kata Komjen Agus, Jumat (21/5).
Sebelumnya, data sebanyak 279 juta penduduk Indonesia diklaim telah bocor dan dijual secara online. Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga jumlah gaji.
Data bocor ini dijual dan disebut sebagai informasi pribadi lengkap. Disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan. Kejadian ini bikin gempar dunia maya sejak kemarin, Selasa (20/5).
Kementerian Kominfo pun melakukan investigasi terkait kasus tersebut, dan ternyata data bocor itu diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) turut digandeng Bareskrim dalam menangani kasus ini.
Lihat Video: Jadi Korban Kebocoran Data, Apa yang Harus Dilakukan?
