Novel Baswedan Beberkan Dugaan Pelanggaran HAM dari TWK Pegawai KPK

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 24 Mei 2021 18:03 WIB
Penyidik KPK, Novel Baswedan mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/5). Novel datang dengan pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan menjadi ASN.
Novel Baswedan (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta -

Novel Baswedan telah menyerahkan laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK ke Komnas HAM. Novel menilai ada tindakan yang sewenang-wenang dalam tes tersebut sehingga melanggar HAM.

"Tadi sudah banyak disampaikan hal-hal terkait laporan kami hari ini. Kami melaporkan terkait tindakan oknum pimpinan KPK, saya katakan oknum karena saya yakin tidak semuanya, bahwa ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan sedemikian rupa. Saya tidak menyampaikan detil sedemikian rupanya karena itu bagian dari yang kami laporkan, yang efek tindakan sewenang-wenang tersebut banyak pelanggaran HAM yang terjadi di situ," kata Novel di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2021).

Novel menyampaikan banyak pertanyaan dalam TWK yang menyerang hal-hal privasi dan bersifat seksual. Novel mengatakan tidak diluluskannya 75 pegawai KPK sebagai sebuah bentuk penyerangan. Dia mengatakan penyerangan terhadap sejumlah pegawai KPK ini bukan kali pertama terjadi namun kali ini yang paling serius.

"Pertama yaitu banyak hal yang terjadi yang berhubungan dengan hal-hal yang menyerang kepada privasi, menyerang kepada hal-hal yang bersifat seksual dan juga masalah beragama, dan itu sangat tidak pantas dilakukan dan itu berbahaya sekali," ujarnya.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa hal yang berhubungan dengan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan dengan sedemikian rupa yang saya yakin itu hanyalah suatu cara untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja dengan baik dan berintegritas. Hal ini bukan baru pertama kali, sudah berkali-kali dilakukan dan ini rasanya suatu hal yang paling banyak dan serius," sambungnya

Novel menuturkan dengan tidak diluluskannya 75 pegawai KPK ini, kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani menjadi tersendat. Upaya pemberantasan korupsi kata Novel, juga akan terganggu.

"Oleh karena itu hal ini menjadi hal yang penting sekali. Ini bukan hanya terkait dengan dampak yang terjadi kepada pegawai KPK yang akan diperlakukan dengan semena-mena, tetapi juga terkait dengan kami yang telah bekerja dan kemudian dengan adanya SK yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK maka akan terlunta-lunta pekerjaan dan membuat kami tidak bisa bekerja atau tidak bisa melakukan tugas. Juga terkait dengan hal yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan upaya memberantas korupsi ini pasti akan terganggu," tuturnya.

Novel khawatir bila sengkarut TWK ini tidak diselesaikan dengan baik maka akan terjadi permasalahan serupa di lembaga lainnya. Menurutnya hal tersebut sangat berbahaya.

"Yang terpenting adalah pola-pola demikian kalau tidak dilihat sebagai hal yang serius, tidak dilaporkan untuk mendapat pengusutan yang sebagaimana mestinya maka pola seperti ini bisa jadi terjadi lagi pada lembaga-lembaga independen lain di Indonesia dan ini berbahaya sekali," imbuhnya.

Sementara, Direktur YLBHI Asfinawati yang turut serta mendampingi Novel menyampaikan beberapa poin-poin dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam TWK. Dia menyebut ada pelanggaran pembatasan berfikir yang terlontar dalam pertanyaan-pertanyaan TWK KPK.

"Pertanyaan yang sudah beredar di media itu sebetulnya terkait dengan pikiran, dan pikiran itu dalam Hak Asasi Manusia tak bisa dibatasi sama sekali. Jadi yang pertama adalah pelanggaran pembatasan terhadap hak asasi Manusia sehingga sebenarnya dia adalah sebuah pelanggaran HAM yang berkedok di balik pembatasan," kata Asfinawati.

Asfinawati menuturkan pelanggaran kedua yakni terkait hak atas perlakuan adil. Ada pegawai KPK yang diberi pertanyaan yang juga tendensius dan sama namun lulus, sementara 75 pegawai tersebut tidak.

"Kedua tentu saja ada pelanggaran terkait hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Kita tahu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan tendensius yang jawaban yang sama juga dijawab oleh pegawai yang lain, tapi mereka lulus. Yang ini engga lulus. Jadi sebetulnya penilaiannya pasti bukan dari tes ini," tuturnya.

Pelanggaran selanjutnya kata Asfinawati adanya pelanggaran hak berserikat dan berkumpul karena mereka yang tak lulus merupakan bagian daripada orang-orang yang aktif menolak revisi UU KPK. Selain itu dugaan lain terhadap Novel Baswedan yang juga tak lolos karena Novel dinilai sebagai pembela HAM.

"Kemudian ketiga juga ada pelanggaran terhadap hak berserikat dan berkumpul. Kita tahu sejak 2019 dan sebelumnya teman-teman wadah pegawai ditarget dan itu ramai sekali salah satunya ketika ada revisi Undang-Undang KPK. Meski di revisi itu tak ada tentang TWK, tapi ternyata nyaris seluruh pengurus KPK ini dinyatakan tidak lulus, terutama pengurus-pengurus hariannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekjen itu habis semua," ujarnya.

"Keempat ada pelanggaran terhadap pembela HAM. Ada mas Novel di sini. Beberapa tahun lalu Komnas HAM pernah memiliki laporan terkait penyiraman air keras kepada Bang Novel dan di situ dinyatakan oleh Bang Novel adalah pembela HAM," sambungnya.

Asfina Wati menyampaikan pelanggaran kelima karena adanya pelanggaran terhadap hubungan yang adil dalam pekerjaan. Dia mengatakan ada diskriminasi yang terjadi pada perempuan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pelecehan seksual dalam TWK KPK.

"Kelima, jadi ada pelanggaran terhadap hubungan yang adil dalam pekerjaan, mereka ini dinonaktifkan, tapi tak jelas dasar hukumnya apa, hak dan kewajibannya apa, dan lain-lain. Yang keenam ada diskriminasi terhadap perempuan. Ada pegawai perempuan KPK yang sampai menangis di dalam tes itu, karena dikejar tentang persoalan persoalan personal yang saya yakin teman-teman tahu apa pertanyaan itu. Yang seksis dan bersifat diskriminatif," jelasnya.

Dugaan pelanggaran terakhir yakni adanya stigmatisasi yang terjadi dan diterima oleh para pegawai KPK yang tak lulus TWK. Stigma itu berkaitan dengan ektrem kanan dan kiri yang pernah terjadi pada masa orde baru.

"Terakhir sebenarnya ada stigma. Kita tahu tahun 1965 ada stigma yang parah sekali dalam masa Orde Baru ada stigma ekstrim kanan ekstrim kiri, dan itu stigma bisa turun dalam pembicaraan kami tadi hingga ke anak cucu. Dan tak hanya menutup mereka bisa diangkat menjadi ASN pada KPK, tapi juga akan mempengaruhi kehidupan sosial, pendidikan anak cucunya dan berkiprah di pemerintahan setelah ini," imbuhnya.

Lebih lanjut Asfinawati menyampaikan dugaan pelanggaran yang terakhir yakni adanya tendensi yang sangat kuat terkait kebebasan berpendapat. Mereka yang tidak lulus TWK merupakan bagian dari orang-orang yang pernah menandatangani petisi tolak Firli yang pernah melanggar kode etik.

"Jadi kalau dilihat lagi klaster-klaster 75 orang secara lebih dalam, sebagian dari mereka itu pernah menandatangani petisi tolak Firli karena langgar etik, kemudian jadi pemohon judicial review dalam revisi UU KPK, dll. Artinya profilnya orang-orang ini profilnya adalah orang-orang kritis," imbuhnya.


Penjelasan Firli soal Nasib Novel dkk

Pada Kamis, 20 Mei 2021, KPK menggelar konferensi pers berkaitan penanganan suatu kasus. Hadir langsung Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam sesi tanya-jawab, Firli sekaligus menjelaskan mengenai polemik TWK. Dia mengaku tidak langsung memberikan tanggapan atas perintah dari Jokowi itu karena memang sedang bekerja.

"Yang selanjutnya saya ingin sampaikan juga terkait dengan bagaimana respons KPK terkait dengan arahan Presiden. Kami Pimpinan KPK dan Sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kita bekerja," ucap Firli.

Firli menegaskan proses TWK dilakukan sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dia menyebut tidak ada yang salah dengan TWK.

"Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kita pegang teguh dan kita tindaklanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan MenPAN dan Kepala BKN termasuk juga dengan kementerian lain karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kita tindaklanjuti tetapi menindaklanjutinya tidak bisa dengan satu jari, tidak bisa hanya KPK karena terkait dengan kementerian lembaga lain, ada MenPAN, ada Kumham yang mengatur regulasi, ada Komisi Aparatur Sipil Negara, ada Lembaga Administrasi Negara, ada MenPAN-RB dan ada BKN, inilah yang kita kerjasamakan, dan kami mohon maaf tidak ingin mendahului keputusannya tetapi yang pasti hari Selasa kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain, karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian dan lembaga," ucap Firli.

Lihat Video: Komnas HAM Terima Segepok Dokumen dari Novel Baswedan Cs

[Gambas:Video 20detik]