Pegawai KPK Lulus TWK Buka Suara, Beri Dukungan ke Novel Baswedan dkk

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Senin, 24 Mei 2021 16:57 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Pegawai KPK yang lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) buka suara perihal polemik ujian alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Mereka membuat surat terbuka mendukung Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Dalam surat terbuka yang diterima detikcom, Senin (24/5/2021), mereka yang mengatasnamakan pegawai tetap KPK yang memenuhi syarat alih status sebagai ASN, menolak SK Pimpinan KPK No 652 Tahun 2021. Menurut para pegawai KPK, SK tersebut tidak memuat ketentuan perundang-undangan.

"Kami menolak keberlakuan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 tersebut di atas dikarenakan Surat Keputusan tersebut kami anggap tidak memuat ketentuan perundangan yang lengkap dan perintah yang tercantum didalamnya pun tidak dikenal dalam ketentuan kepegawaian KPK," demikian keterangan dalam surat itu.

Para pegawai tetap KPK juga meminta pimpinan untuk mengikuti amanat undang-undang mengenai alih status menjadi ASN. Selain itu, mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.

"Kami meminta kepada Pimpinan KPK agar mengikuti amanat perundangan untuk mengalihkan status kepegawaian seluruh Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap KPK menjadi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang telah dibacakan pada tanggal 04 Mei 2021," lanjutnya.

Mereka juga meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa semua pihak yang terlibat dalam penerbitan SK tersebut. Para pegawai yang lolos TWK juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan bahwa proses peralihan status menjadi ASN harus sejalan dengan undang-undang.

"Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang telah menegaskan bahwa proses peralihan Pegawai KPK menjadi bagian dari Pegawai Aparatur Sipil Negara seharusnya mentaati amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019," tutur para pegawai KPK.

Para pegawai KPK itu juga mengungkapkan bahwa upaya penghentian kegiatan pemberantasan korupsi telah berulang kali dilakukan oleh berbagai pihak. Mereka pun menegaskan akan tetap melaksanakan perintah UU untuk memberantas korupsi.

"Kami menegaskan bahwa sampai dengan saat ini, beragam upaya penghentian kegiatan pemberantasan korupsi telah berulang kali dilakukan oleh berbagai pihak dengan beragam cara, oleh karenanya saat ini kami akan tetap melaksanakan perintah undang-undang untuk tetap melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia," lanjutnya.

Penjelasan Firli soal Nasib Novel dkk

Pada Kamis, 20 Mei 2021, KPK menggelar konferensi pers berkaitan penanganan suatu kasus. Hadir langsung Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam sesi tanya-jawab, Firli sekaligus menjelaskan mengenai polemik TWK. Dia mengaku tidak langsung memberikan tanggapan atas perintah dari Jokowi itu karena memang sedang bekerja.

"Yang selanjutnya saya ingin sampaikan juga terkait dengan bagaimana respons KPK terkait dengan arahan Presiden. Kami Pimpinan KPK dan Sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kita bekerja," ucap Firli.

Simak penjelasan Firli selengkapnya di halaman berikutnya.

Tonton Video: Novel Baswedan Adukan Oknum Pimpinan KPK ke Komnas HAM

[Gambas:Video 20detik]