Anggota DPRA Heran MS Aceh Bebaskan Pemerkosa Ponakan Padahal Ada Qanun

Agus Setyadi - detikNews
Senin, 24 Mei 2021 16:34 WIB
poster
Ilustrasi Pemerkosaan (Edi Wahyono/detikcom)
Banda Aceh -

Anggota DPR Aceh (DPRA), Darwati A Ghani, mempertanyakan alasan hakim Mahkamah Syar'iyah (MS) atau setingkat pengadilan tingi Aceh memberi vonis bebas pria diduga pemerkosa keponakan, DP. Padahal pria itu telah divonis 200 bulan penjara oleh MS Jantho.

"MS Aceh perlu segera memberi penjelasan kepada masyarakat mengapa pelaku dibebaskan. Karena ini terkait dengan kondisi korban yang pasti akan kembali mengalami ketakutan dan trauma," kata Darwati, Senin (24/5/2021).

Politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini mengaku mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat terkait putusan bebas tersebut. Dia mengaku khawatir terhadap kondisi korban pelecehan usai mengetahui ada vonis bebas ini.

"Ini putusan yang mengkhawatirkan bagi upaya hukum terhadap kasus-kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak," jelas anggota Komisi I DPR Aceh ini.

Darwati mengatakan Aceh memiliki qanun yang mengatur sanksi bagi pelaku pelecehan seksual. Dia mengatakan seharusnya hakim MS Aceh tak memberi vonis bebas terhadap terdakwa kasus pemerkosaan yang telah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama.

"Aceh memiliki Qanun Jinayat yang salah satunya mengatur tentang jarimah pemerkosaan. Saya berharap Qanun Jinayat harus benar-benar ditegakkan agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pemerkosaan," ucapnya.

Sebelumnya, kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi terhadap anak di bawah umur itu diduga dilakukan ayah kandung korban MA dan paman korban DP. Keduanya diadili dalam berkas terpisah.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut DP dengan hukuman 200 bulan penjara. Majelis hakim memvonis DP pada Selasa (30/3) sesuai dengan tuntutan JPU.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua," putus majelis hakim MS Jantho.

Terdakwa tidak terima dengan putusan itu lalu mengajukan banding ke MS Aceh. Apa kata majelis hakim MS Aceh?

"Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Memerintahkan agar terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga," putus hakim seperti dikutip detikcom, Minggu (23/5).

Hakim MS Aceh menyatakan DP tidak terbukti bersalah memperkosa orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Putusan itu diketuk majelis hakim, Kamis (20/5).

(agse/haf)