Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengaku sudah mengklarifikasi ke Bareskrim Polri mengenai dugaan kebocoran data pribadi 279 juta warga negara Indonesia (WNI). Ali mengatakan Bareskrim sudah menerima dengan baik penjelasan tersebut.
"Kita sudah klarifikasi kepada Bareskrim," kata Ali kepada detikcom, Minggu (23/5/2021).
Ali tak merinci kapan klarifikasi itu dilakukan. Namun, dia menegaskan klarifikasi sudah dilakukan.
"Ya sudah kami lakukan dan diterima dengan baik," ujarnya.
BPJS Kesehatan Bentuk Tim Khusus
Ali mengungkapkan BPJS Kesehatan juga tengah menangani dugaan kebocoran data di lembaganya. Penanganan itu, lanjutnya, ditangani oleh tim khusus.
"Sekarang kami konsentrasi dengan tim khusus bekerja keras untuk itu," kata Ali.
Ali pun meminta semua pihak bersabar. Dia memastikan BPJS Kesehatan akan menjelaskan perihal duduk perkara dugaan kebocoran data pribadi itu segera mungkin.
"Sabar dulu dalam waktu 1-2 hari ini akan kami jelaskan," ungkapnya.
Sebelumnya, data sebanyak 279 juta penduduk Indonesia diklaim telah bocor dan dijual secara online. Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, bahkan kabarnya juga jumlah gaji.
Data bocor ini dijual dan disebut sebagai informasi pribadi lengkap. Disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan. Kejadian ini bikin gempar dunia maya sejak kemarin, Selasa (20/5).
Kebocoran data ini diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Bareskrim Polri yang menyelidiki kasus ini pun mengaku akan memanggil Dirut BPJS Kesehatan.
Dirut BPJS Kesehatan akan dipanggil untuk klarifikasi," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Jumat (21/5/2021).
(mae/imk)
