.webp)
Sejumlah data pribadi WNI yang ada di BPJS Kesehatan diduga bocor. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta tak hanya urus administrasi ketika ada masalah kebocoran data.
"Saya pikir ini bukan kejadian pertama, dan kami juga sudah pernah rapatkan bahkan saya mempertanyakan proses tindaklanjut dari pencurian data yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui situs-situs online. Dari pengamatan yang saya lihat adalah Kominfo hanya melakukan pendalaman terkait dengan persoalan kebocoran data atau melakukan koordinasi untuk pembenahan secara administrasi, saya pikir membenahi secara administrasi bukan efek jera untuk melindungi data pribadi kita," kata anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas kepada wartawan, Jumat (21/5/2021).
Yan mendesak Kemenkominfo melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku pencurian data. Hal itu dilakukan demi melindungi data pribadi WNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pikir ini yang perlu diseriusi oleh Kominfo dengan BSSN sejauh mana kinerja mereka dalam melindungi, agar negara kita, rakyat kita, pemerintah kita tidak mengalami situasi ini dengan kebocoran data," katanya.
"Dan paling penting mendorong peran Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman serta menangkap para pelaku pencurian data tersebut," sambungnya.
Sistem Penyimpanan Masih Lemah
Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Dave Laksono menilai masih ada kelemahan dalam sistem penyimpanan data. Dia meminta kepada pemerintah untuk melakukan penguatan sistem penyimpanan, sehingga tidak terjadi lagi kebocoran data.
"Ini menunjukkan ada kelemahan di dalam sistem penyimpanan data kita, mungkin apakah karena data itu terpecah-pecah, tidak tersentralisasi di dalam big data, atau memang dalam jaringannya itu memang masih payah lah. Berarti membutuhkan penguatan pengamanan dari segi jaringan maupun dari sisi sistemnya juga, apakah tu perlu segera di selesaikan dibangun one big data, tapi one big data juga berkaitan dengan pengelolanya, apakah itu akan dikelola Kominfo atau dibuat lembaga independen sendiri yang baru," ujar Dave.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan video 'Hasil Pertemuan BPJS-Kominfo Terkait Kebocoran Data WNI':
Sebelumnya, Kementerian Kominfo memanggil direksi BPJS Kesehatan terkait isu kebocoran data WNI. Kominfo menyebut data tersebut identik dengan data BPJS Kesehatan.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari noka (nomor kartu), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," ujar juru bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).
100 ribu Data Pribadi Diduga Bocor
Dedy mengatakan sampel data itu beredar sejak 20 Mei 2021. Namun Dedy menyebut data diduga bocor itu bukan jutaan, melainkan 100 ribu.
"Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam," ujarnya.
Kementerian Kominfo memanggil direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
