.webp)
Setelah terjadinya tragedi KRI Nanggala-402, banyak pihak yang meminta pemerintah segera memodernisasi alutsista. Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku sedang membuat masterplan kemampuan pertahanan negara sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anggota Komisi I DPR dari fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin beberapa waktu lalu mengungkapkan pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) masterplan moderninsasi alutsista selama 25 tahun yang dilakukan dengan skema pinjaman luar negeri dengan jumlah kurang lebih Rp 1.760 triliun.
Pemerhati Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan jika rancangan masterplan 25 tahun itu disetujui presiden, maka Indonesia akan mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5% dari PDB per tahun. Dengan begitu dilema mahalnya alutsista dan keterbatasan anggaran dapat terjawab.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Asumsinya, sebanyak 0,78% bersumber dari anggaran regular dan sekitar 0,7% bersumber dari pinjaman luar negeri. Dengan demikian, harapannya dilema yang dirasakan tadi dapat terjawab," kata Khairul dalam keterangan tertulis, Rabu (19/5/2021).
"Namun demikian, perlu untuk diingatkan bahwa masterplan itu tetap harus dibarengi dengan sejumlah langkah untuk memastikan akuntabilitasnya," lanjutnya.
Menurut Khairul, setidaknya ada empat hal yang menjadi catatan. Pertama, soal penguatan peran dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kedua, pengaturan yang ketat mengenai keterlibatan pihak ketiga, agar dapat dijamin kapabilitas dan akuntabilitasnya.
Ketiga, penyusunan indikator kemandirian industri pertahanan nasional yang dibangun dengan melihat proporsi kebutuhan. Keempat, perencanaan anggaran yang matang, berkesinambungan dan dengan prioritas yang terukur, hingga skema pentahapan pengadaan jika anggaran terbatas.
"Dan terakhir penyediaan dukungan anggaran yang proporsional untuk mendorong pengembangan riset termasuk di lingkungan perguruan tinggi dan pemberian insentif bagi industri pertahanan dalam negeri untuk melakukan inovasi," tukasnya.
Diketahui, anggaran Kemenhan memang termasuk belanja kementerian yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Pada 2021, Kemenhan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 136,99 triliun. Namun, anggaran sebesar itu tidak semua untuk alutsista.
"Untuk alutsista ini Indonesia hanya mengalokasikan belanja militer 0,7% terhadap PDB," ungkapnya.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak pun mengakui secara akumulatif anggaran yang diplot untuk Kemenhan memang lebih besar dari kementerian lain. Namun, anggaran tersebut masih harus dibagi lagi untuk 5 unit Organisasi (UP) yakni Kemenhan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
"Jadi dari total anggaran 2021 kurang lebih Rp 136 triliun itu terbagi ke 5 unit organisasi tersebut. Lebih dari 44 persennya sudah digunakan untuk belanja rutin prajurit dan pegawai," kata Dahnil.
(ega/ega)
