Round-Up

Apresiasi dari Novel Baswedan dkk Usai 'Diselamatkan' Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 18 Mei 2021 05:52 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya 'menyelamatkan' 75 pegawai KPK dengan menolak pemberhentian bagi mereka yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Novel Baswedan beserta ke-74 pegawai KPK lainnya pun mengapresiasi Jokowi.

Awalnya Presiden Jokowi menjelaskan terkait alasan alih status pegawai KPK sebagai ASN. Dia menyebut sebetulnya langkah itu diambil agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik.

"Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis," kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekertariat Presudeb, Senin (17/5/2021).

Namun demikian, Jokowi meminta agar hasil tes wawasan kebangsaan tidak lantas dijadikan alasan untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lulus. Dia berpendapat ke-75 pegawai KPK yang tidak lulus bisa diberikan pendidikan kedinasan.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," imbuhnya.

Jokowi pun meminta agar para Pimpinan KPK, Kemenpan-RB, dan BKN untuk mengikuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Putusan MK itu terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes denagn prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," ujarnya.

Lantas apa tanggapan para pegawai KPK atas langkah Presiden Jokowi?

Simak video 'Jokowi: Proses Alih Status Jadi ASN Tak Boleh Rugikan Hak Pegawai KPK':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2