.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinonaktifkan. Staf Humas KPK, Tata Khoiriyah, yang termasuk 75 pegawai ini, meminta Ketua KPK Firli Bahuri memperhatikan arahan Presiden Jokowi itu.
"Saya berharap Pak Firli Bahuri dan pimpinan lainnya dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi barusan," kata Tata saat dihubungi, Senin (17/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Tata belum berkomentar terkait kesiapan dalam menjalani pendidikan kedinasan yang disarankan oleh Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK.
"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi.
"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," imbuhnya.
Aturan tindak lanjut itu, kata Jokowi, harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
"Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," ungkapnya.
Tonton Video: Jokowi: Hasil TWK Tak Serta-Merta Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK
