Menurut Suarjaya, KIPI yang dialami masyarakat usai divakasin AstraZeneca di Bali berupa demam dan sakit kepala. Gejala ringan ini sudah teratasi dengan obat penurun panas dan tidak sampai masuk ke rumah sakit.
"Kita ini ada beberapa mengalami KIPI ringan. Berupa demam dan sakit kepala tetapi sudah teratasi dengan adanya pemberian obat penurun panas atau Paracetamol. Itu saja yang lain nggak ada seperti yang kejadian di Sulawesi Utara itu tidak ada," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Suarjaya mengaku tidak hafal berapa data pasti masyarakat yang mengalami KIPI ringan tersebut sebab memang tidak dilakukan pencatatan. Bahkan dirinya hanya mendapatkan informasi lewat telepon dari sejumlah masyarakat.
"Saya tidak hafal karena berada di beberapa tempat dan dikarenakan gejalanya ringan jadi tidak dicatat. Tidak ada yang sampai diopname, hanya laporan seperti ada demam lalu diberikan Paracetamol dan hilang. Dan laporannya secara lisan saja melalui telepon dengan menanyakan kalau demam bagaimana. Lalu besoknya setelah minum Paracetamol demamnya sudah reda," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV547. Selain batch tersebut, pemerintah memastikan vaksin AstraZeneca aman dan meminta masyarakat tidak perlu ragu.
Berdasarkan keterangan tertulis di situs Kemkes, Minggu (16/5), penghentian ini dilakukan untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh BPOM sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin. Tidak semua batch vaksin AstraZeneca dihentikan distribusi dan penggunaannya. Hanya batch CTMAV547 yang dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi dan pengujian dari BPOM yang kemungkinan memerlukan waktu satu hingga dua pekan.
"Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keamanan vaksin ini. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tenang dan tidak termakan oleh hoax yang beredar. Masyarakat diharapkan selalu mengakses informasi dari sumber terpercaya," kata juru bicara Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi.
(nvl/idh)