Lebih dari 1 Juta Orang Nekat Mudik, Mengapa Penyekatan Tak Efektif?

Audrey Santoso - detikNews
Rabu, 12 Mei 2021 17:22 WIB
Pemudik sepeda motor terjebak kemacetan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. Petugas gabungan memutar balikan ribuan pemudik yang melintasi pos penyekatan perbatasan Bekasi -Karawang, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.
Foto: Pemudik yang menggunakan motor menumpuk di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021) dini hari. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

"Makanya saya kemarin-kemarin sebetulnya mengusulkan lebih baik diperkenankan mudik, tetapi menggunakan angkutan umum yang prokesnya dijaga ketat, benar-benar terkontrol. Misalnya kapasistas (penumpang) betul-betul cuma 50 persen," jelas dia.

Karena warga kekeh mudik, kata Darmaningtyas, diberlakukan kenaikan tarif tiket transportasi umum hingga dua kali lipat. Dia menilai mudik menggunakan angkutan umum lebih gampang dikontrol, tak menyebabkan penumpukan kendaraan di pos-pos pemeriksaan, di samping itu juga membuat usaha transportasi berjalan.

"Konsekuensinya tarifnya dua kali lipat, kan nggak masalah kalau memang masyarakat nekat. Ngotot mau mudik, bayar dua kali lipat nggak masalah. Itu jalan tengah, yang mau mudik silakan dengan angkutan umum, bisnis angkutan umumnya juga jalan," tutur dia.

"Dengan ini juga mengurangi penumpukan di posko penyekatan daripada pemudik naik mobil pribadi masing-masing, naik motor masing-masing, akhirnya terjadi penumpukan, pasti penumpukan itu, termasuk di rest area. Kalau pakai angkutan umum dengan dibatasi, kan lebih terkontrol," pungkas Darmaningtyas.

Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melihat polisi telah berupaya menyekat pemudik lebih ketat dari dua tahun lalu. Pemerintah di daerah-daerah, kata Kompolnas, juga sudah mengupayakan pencegahan penularan COVID-19 dengan menyiapkan tes COVID-19 dan tempat karantina.

Petugas Kepolisian memutarbalikan kendaraan roda dua di posko penyakatan mudik Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021). Pada H-2 Idul Fitri 1442 H, petugas di posko penyekatan mudik Limbangan memutarbalikan ratusan pengendara roda dua yang hendak mudik ke arah Tasikmalaya, Ciamis dan Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.Foto: Petugas Kepolisian memutarbalikan kendaraan roda dua di posko penyakatan mudik Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (11/5/2021). Pada H-2 Idul Fitri 1442 H, petugas di posko penyekatan mudik Limbangan memutarbalikan ratusan pengendara roda dua yang hendak mudik ke arah Tasikmalaya, Ciamis dan Jawa Tengah (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc)

"Penyekatan yang dipasang lebih banyak lebih dari 2 kali lipat tahun lalu, diharapkan dapat mencegah pemudik2 nekat. Artinya, jika di pos A bisa meloloskan diri, nantinya akan berhadapan dengan pos B, pos C dan seterusnya. Sanksi hukuman bagi pelanggar juga ada dan seharusnya menimbulkan efek jera," terang Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti.

"Selain itu ada Pemerintah Daerah di tempat-tempat tujuan mudik yang juga sudah bersiap-siap menerapkan aturan menghadapi pemudik-pemudik nekat, antara lain melakukan pemeriksaan tes COVID-19 dan menyiapkan karantina," tutur dia.

Menurut Poengky, Polri dan para stakeholders-nya sudah berupaya maksimal dalam pencegahan dan penanganan pemudik. "Saya melihat Polri dan instansi-instansi terkait antara lain Dishub, Pol PP dan TNI sudah mengupayakan secara maksimal penyekatan mudik tersebut," ucap Poengky.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.