Ahli Kesehatan di Sidang HRS Tegaskan Hasil PCR Positif COVID Wajib Dilaporkan

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 16:30 WIB
COVID-19 Health insurance concept. Blurring of hand holding pen and Stethoscope on health form. Focus on  COVID-19
Foto: Ilustrasi COVID-19 (Getty Images/iStockphoto/farosofa)

Selain itu, Nasser membantah pandangan Rizieq yang menyebut wali kota hingga gubernur tidak berkompeten karena tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Menurut Nasser, wali kota dan gubernur justru berkompeten karena mengkoordinir dinkes.

"Yang terakhir mengenai gubernur atau wali kota. Begini pak, jangan salah paham, yang tidak punya urusan itu satgas. Tapi, wali kota dan gubernur punya kaitan, karena dinas kesehatan yang saya bilang tadi mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kerumahsakitan itu di bawah wali kota," terang Nasser.

Nasser menilai tindakan tidak tepat justru jika wali kota mengejar perihal hasil tes PCR ke Satgas Penanganan COVID-19. Dia mengingatkan dinkes memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat peringatan ke pasien yang tidak kooperatif.

"Jadi jangan salah paham kalau wali kota, bupati mengejar. Tapi dia salah kejar. Kalau lewat satgas secara administratif, salah kejar. Harusnya dinas kesehatan dia bisa menurunkan surat perhatian, 'Anda menjadi perhatian kami kalau Anda tidak dapat bekerja sama dengan baik'," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, petugas rekam medis RS UMMI, Bogor, Feni Mayasafa menjadi salah satu saksi meringankan di sidang kasus swab palsu dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab. Feni menjelaskan Habib Rizieq menjalani perawatan di RS UMMI pada 25 November 2020.

"Pasien ter-confirm (COVID-19), tetapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil swab PCR," ujar Feni di ruang sidang PN Jakarta Timur, Selasa (11/5).

Halaman

(man/zak)