Anggota DPR Nilai Pemudik Terobos Penyekatan karena Merasa Didiskriminasi

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 08:13 WIB
Sejumlah  pemudik motor melawan arah untuk menghindari posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/5/2021). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/hp.
Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Alkadrie berkomentar soal jebolnya penyekatan mudik di Kedungwaringin, Bekasi. Menurutnya, masyarakat merasa diperlakukan berbeda sehingga melawan larangan mudik.

"Masyarakat di bawah terpancing, kok ini diskriminatif dari luar (negeri) bisa (datang ke Indonesia). Itu memancing emosi masyarakat yang mau pulang. Akhirnya, terjadi jebol itu," kata Syarif saat dihubungi, Senin (10/5/2021).

"Supaya masyarakat tidak terprovokasi, tanggal 6 sampai batas waktu dilarang mudik. (Larangan) tidak hanya di dalam negeri, (kedatangan dari) luar negeri juga pengetatan," ujarnya.

Politikus Partai NasDem ini mengatakan sebenarnya kedatangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia memang telah melalui beberapa pemeriksaan hingga karantina. Namun, sebagian warga tidak peduli terhadap proses kedatangan WNA tersebut.

"Dari luar juga kan sebenarnya sudah lakukan prokes (protokol kesehatan), isolasi, karantina, tapi masyarakat nggak mau tahu itu. Mungkin dia tidak tahu itu dikarantina, karena isu medsos (media sosial) kan langsung ke lokasi kerja (dari bandara)," kata Syarif.

Dia juga menyoroti soal adanya pembukaan tempat wisata selama libur Lebaran. Menurutnya, semestinya tempat wisata juga ditutup agar tak terjadi kerumunan.

"Larangan mudik itu kan artinya perpindahan, artinya ada dari luar (negeri), ada dalam. Tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi perpindahan, tidak terjadi penularan wisata sulit lakukan prokes, maka ditutup. Kan nggak mungkin kita lakukan antigen rame-rame," ujarnya.

Pemerintah perlu membangun citra bahwa mereka tidak memberi celah kepada penularan virus Corona. Jadi, tidak ada lagi pemahaman keliru dari masyarakat bahwa pemerintah melarang mudik, tapi mengizinkan hal lain yang berpotensi penularan.

"Pemerintah sudah serius cuma perlu ada persamaan (pandangan dengan masyarakat), hingga tidak ada persepsi yang beda-beda," ujarnya.

"Kita harus lakukan itu semua seirama. Senada, orkestranya itu lagunya sama. Tujuannya agar lebih efektif, misal tempat wisata tak boleh kita buka. Pandangan masyarakat kalau dibuka kan akan terjadi kerumunan," ucapnya.

Simak juga video 'Waduh! 4 Ribu Pemudik Positif Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2