Round-Up

Geliat Penyidik KPK OTT Bupati Meski dalam Bayang-bayang Dipecat

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 03:04 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Mengutip satire yang pernah disampaikan seorang Febri Diansyah yaitu 'Terima kasih Revisi UU KPK!' Kini satu demi satu buah dari revisi UU KPK itu bermunculan.

Setidaknya Febri yang pernah menjadi Juru Bicara KPK itu selalu lantang mengkritisi revisi UU KPK kala itu. Salah satu poin kritikan yaitu perihal alih status pegawai KPK sebagai ASN yang kini kontroversinya tengah bergelung layaknya bola salju yang semakin membesar.

Proses alih status pegawai KPK sebagai ASN itu memang sebagai amanah dari UU KPK hasil revisi. Singkatnya, ada mekanisme tes wawasan kebangsaan atau TWK yang diinisiasi Pimpinan KPK bagi para pegawai KPK untuk alih status sebagai ASN.

Hasilnya 1.274 orang dinyatakan memenuhi syarat, 75 orang tidak memenuhi syarat, dan 2 orang tidak hadir dalam proses asesmen. KPK sampai detik ini belum mengumumkan secara resmi siapa mereka tapi setidaknya sebagian dari 75 nama pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat itu muncul ke permukaan.

Tersebut salah satunya adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan, lalu Yudi Purnomo Harahap yang juga Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, ada pula Harun Al Rasyid selaku Kasatgas Penyelidikan KPK dan juga Wakil Ketua WP KPK, dan penyidik senior lainnya Ambarita Damanik.

Masih ada nama-nama beken lain yang kini menjabat struktural di KPK seperti Giri Suprapdiono sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Sujanarko sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi/Pjkaki, Hery Muryanto sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, serta Rasamala Aritonang selaku Kabag Hukum. Nama-nama itu setidaknya pernah muncul ke publik sebagai insan KPK.

Memangnya siapa mereka?

Salah satu nama di antaranya yaitu Harun Al Rasyid. Di tengah polemik urusan TWK itu tersiar kabar KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) lagi dengan menjerat Bupati Nganjuk atas nama Novi Rahman Hidayat dan Harun Al Rasyid yang berperan di balik OTT itu sebagai Kasatgas Penyelidikan.

Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah ikut bicara. Febri mengatakan bila sebagian dari nama-nama pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai ASN itu selama ini memiliki peran penting dalam OTT kasus-kasus kelas kakap di KPK.

"Jadi gini, OTT kasus besar yang masih selamatkan muka KPK pasca-revisi UU dan Pimpinan baru ternyata ditangani penyelidik atau penyidik yang justru terancam disingkirkan gara-gara tes wawasan kebangsaan yang kontroversial," kata Febri melalui akun Twitter @febridiansyah, seperti dilihat detikcom, Senin (10/5/2021).

"Misal: OTT KPU, Bansos Covid19, Benur KKP, Cimahi, Gub Sulsel, Nganjuk dll," imbuh Febri.

Setali tiga uang, Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui salah satu aktivisnya, Kurnia Ramadhana, mencurigai upaya 'penyingkiran' pegawai KPK itu melalui tes wawasan kebangsaan. Bahkan, Kurnia menaruh curiga bila hal ini agar kasus-kasus besar di KPK saat ini dilepas begitu saja.

"ICW mencurigai pemberhentian paksa 75 pegawai melalui Tes Wawasan Kebangsaan juga didasarkan atas motif ingin menghentikan perkara-perkara besar di KPK," kata Kurnia dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

"Betapa tidak, di antara 75 pegawai itu terdapat para penyelidik dan penyidik yang diketahui sedang menangani perkara besar, mulai dari korupsi bansos, suap benih lobster, Nurhadi, skandal pajak, dan KTP-Elektronik," imbuhnya.

Namun ternyata hasil dari OTT itu dilanjutkan ke Bareskrim Polri. KPK beralasan awal mula perkara ini dari penyelidikan yang sama dengan yang dilakukan Bareskrim Polri.

Lebih jelasnya silakan cek tautan di bawah ini:

Namun ternyata para pegawai KPK yang masih bekerja memberantas korupsi itu tengah dalam situasi yang tidak jelas. Nasib mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat alih status sebagai ASN makin terombang-ambing dengan beredarnya surat keputusan yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri bila mereka akan dinonaktifkan. Benarkah?