Pimpinan KPK: Tak Ada Urusan Polemik Pegawai dengan OTT Bupati Nganjuk

KPK menepis anggapan perkara operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dilanjutkan ke Bareskrim Polri terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. KPK menyebut kelanjutan kasus itu di Bareskrim Polri semata-mata karena awal mula pengusutan kasus dilakukan kedua penegak hukum itu.

"Dan ini tidak ada urusan dengan berhubungan dengan soal pegawai tadi," ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di KPK, Senin (10/5/2021).

"Jadi ini benar-benar karena kasusnya bersamaan laporan pengaduannya lalu kita lihat, walaupun berbeda sprinlidik, tetapi ternyata kita melihat ini kita bisa men-support Bareskrim, kenapa tidak kita lakukan," imbuhnya.

Sebelumnya, Lili menyebut KPK menerima laporan adanya penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk sejak akhir Maret 2021. Tim pengaduan masyarakat (Dumas) lalu menindaklanjuti laporan itu.

"Saat unit koordinasi dan supervisi penindakan KPK berkoordinasi dengan Dirtipikor Bareskrim Polri, juga diperoleh info bahwa Bareskrim Polri juga menerima aduan masyarakat yang sama terkait hal tersebut," kata Lili.

"Untuk menghindari adanya tumpang-tindih laporan masyarakat, maka dilakukan koordinasi KPK dengan Bareskrim Polri 4 kali dan sepakat akan dilakukan kerjasama menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud," sambungnya.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ikut angkat bicara dalam jumpa pers yang sama. Dia menegaskan komitmen Polri untuk terus bekerja sama dengan KPK dalam mengusut berbagai kasus korupsi. Dalam kasus Bupati Nganjuk, ternyata informasi yang didapat KPK dan Polri sama.

"Informasi yang kita peroleh, sumbernya bisa sama, yang menginformasikan kejadian di wilayah, ini selalu kita komunikasikan jajaran kepolisian dan KPK," ucap Komjen Agus.

Padahal sebelumnya dalam OTT ini Kasatgas Penyelidikan KPK Harun Al Rasyid turun langsung. Dia merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang disebut tidak memenuhi syarat sebagai ASN dalam tes wawasan kebangsaan.