Pemerintah Diminta Benahi Komunikasi Publik soal Penanganan COVID-19

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Senin, 10 Mei 2021 20:48 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengungkapkan museum memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali idealisme dan nasionalisme bangsa Indonesia.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera memperbaiki pola komunikasi guna meningkatkan kepercayaan publik. Dia menilai informasi kebijakan yang berubah-ubah menimbulkan kebingungan dalam penanganan COVID-19 di lapangan, terutama menjelang Idul Fitri 1442 H.

"Pada pelaksanaan kebijakan larangan mudik, para pemangku kepentingan harus segera memperbaiki pola komunikasi agar tidak membingungkan pelaksana di lapangan," kata Lestari dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

Diketahui sebelumnya, pemerintah pusat telah memperbolehkan pergerakan orang di wilayah Jabodetabek. Namun di hari berikutnya, Satgas COVID-19 menyatakan larangan mudik juga berlaku bagi wilayah aglomerasi atau pemusatan kawasan tertentu seperti Jabodetabek.

Menurut Lestari, penyampaian informasi yang berubah-ubah dalam waktu singkat dan berkaitan dengan pengaturan orang banyak bisa menciptakan kebingungan publik. Bahkan dinilai tidak efektif karena berpotensi diabaikan.

Bukan hanya masyarakat, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini menyebut para pelaksana kebijakan di lapangan juga ikut kebingungan menyikapi informasi yang berubah-ubah. Akibatnya timbul beragam respons dari pemangku kepentingan di daerah dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan kemampuan setiap daerah.

Lebih lanjut, Lestari menjelaskan pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi tahapan penting dalam rangka menekan penyebaran Corona.


"Dengan informasi kebijakan yang berubah-ubah, pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 di lapangan pun tidak maksimal," tuturnya.

Dia berharap, para pemangku kepentingan dapat mengkaji kebijakan secara mendalam sebelum diumumkan dan diterapkan.

"Komunikasi kebijakan tersebut, mesti tegas, jelas dan terarah sehingga implementasi kebijakan berjalan maksimal," katanya.


Selain itu, dia menilai komunikasi publik harus dilakukan dua arah. Hal ini agar kebijakan bisa dipahami dan ditaati masyarakat serta bersifat mengingat. Informasi terkait kebijakan yang berubah-ubah, lanjutnya, menimbulkan kesan tidak ada perencanaan matang dalam melahirkan kebijakan pengendalian COVID-19.

Padahal menurutnya potensi pergerakan orang sebelum dan pascalebaran diprediksi masih cukup tinggi. Diketahui berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tercatat 18 juta orang atau sekitar 7 persen dari masyarakat akan tetap mudik meski ada kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 atau Idul Fitri 1442 H.



Simak Video "Perjuangan Pelaku UMKM Pertahankan Bisnis di Tengah Pandemi"
[Gambas:Video 20detik]
(akd/ega)