Pemkot Bekasi Putuskan Warga Keluar Masuk Aglomerasi Tak Perlu SIKM

Isal Mawardi - detikNews
Minggu, 09 Mei 2021 10:28 WIB
Polisi melakukan penyekatan di jalur tikus di Bekasi menuju Karawang. Pada hari kedua larangan mudik ini, puluhan kendaraan diputar balik polisi.
Penyekatan kendaraan di Kalimalang, Bekasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah pusat memutuskan melarang total mudik yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk mudik lokal alias mudik aglomerasi. Pemerintah Kota Bekasi pun menetapkan pedoman izin keluar-masuk bagi warga Kota Bekasi.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Enung Nurcholis mengatakan Kota Bekasi telah mengeluarkan pedoman tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri dan ke depannya mengikuti instruksi pemerintah pusat. Penetapan pedoman izin keluar-masuk Kota Bekasi itu sesuai Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 551.1/Kep.228-Dishub/V/2021.

"Sejalan dengan penetapan pedoman tersebut, Pemkot Bekasi meniadakan mudik Idul Fitri 1442 H mulai diberlakukan bagi warga Kota Bekasi mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Kebijakan ini mengikuti instruksi Pemerintah Pusat yang telah resmi melarang kegiatan mudik Lebaran di semua wilayah, pada 6-17 Mei 2021," kata Enung dalam siaran pers Pemerintah Kota Bekasi yang diterima detikcom, Minggu (9/5/2021).

Kota Bekasi masuk wilayah aglomerasi Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Namun keluar-masuk Kota Bekasi tidak harus memakai Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

"Sesuai dengan surat keputusan untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek tidak harus memakai Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di Dinas Perhubungan Kota Bekasi," ucapnya.

Hingga hari ketiga pemberlakuan larangan mudik, Dinas Perhubungan Kota Bekasi bekerja sama dengan TNI-Polri menggelar Operasi Ketupat Jaya 2021 di tujuh titik penyekatan. Operasi Ketupat Jaya mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas mudik.

Pengecualian Operasi Peniadaan Mudik dilakukan hanya bagi:

a. Orang yang Bekerja / sedang Perjalanan Dinas (ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, Pegawai Swasta);
b. Kunjungan keluarga sakit;
c. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal dibuktikan dengan membawa surat kematian;
d. Ibu hamil (dengan 1 orang pendamping);
e. Orang dengan kepentingan melahirkan (maksimal 2 orang pendamping);
f. Pelayanan kesehatan darurat.

Dishub Kota Bekasi berhak memberikan surat izin keluar dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah berlaku untuk perjalanan Dinas.
b. Surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW tempat tinggalnya serta mendapat legalisir dari Kelurahan;
c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai sesuai alasan kepentingan berpergian;
d. Surat keterangan hasil rapid test antigen/swab test (berlaku 1x24 jam) sebelum keberangkatan yang dibuktikan dengan stempel basah.

Tonton Video: Cara Ajukan SIKM Jakarta Saat Mudik Dilarang

[Gambas:Video 20detik]



(fas/imk)