Kasatpol PP DKI: Pekerja dari Wilayah Aglomerasi Tak Harus Bawa Surat Tugas

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 08 Mei 2021 12:24 WIB
Kasatpol PP DKI Arifin
Kasatpol PP DKI Arifin (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyampaikan pekerja yang berkantor di Jakarta tidak perlu menunjukkan surat tugas dari perusahaan. Hal itu berlaku jika asal pekerja masih dari wilayah aglomerasi Jabodetabek.

"Ketentuan yang sudah ditetapkan Satgas ada tiga, yang berkaitan dengan mudik dan nonmudik. Yang mudik sekarang dilarang, yang nonmudik itu berkaitan bekerja, masalah kedinasan, itu termasuk juga apakah itu di swasta maupun di instansi pemerintah, di dalam pengawasan aglomerasi kita tidak mengharuskan surat izin ataupun surat keterangan dari pimpinan perusahaan. Yang aglomerasi nggak ada masalah, beraktivitas seperti biasa," kata Arifin saat meninjau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (8/5/2021).

Arifin menuturkan pemeriksaan bagi orang yang hilir mudik dilakukan di pos-pos penyekatan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah orang tersebut hendak mudik atau tidak.

"Yang diperiksa ini yang di luar penyekatan-penyekatan itu dicek, apakah dia mudik atau tidak mudik. Kalau dia mudik, ketentuan berlaku," tuturnya

"Selama 6-17 (Mei 2021) itu dilarang mudik. Yang ada pengecualian bagi orang yang bepergian karena urusan kedinasan. Tentu yang mereka itu, harus dilengkapi surat dinas, kemudian jangan ditafsirkan bahwa surat dinas itu berlaku untuk yang kawasan aglomerasi," sambungnya.

Sebelumnya, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan pekerja dari kawasan Bodetabek harus membawa surat tugas jika berkantor di Ibu Kota. Arifin mengatakan surat tugas dari pimpinan perusahaan diperlukan untuk perjalanan dinas.

"Prinsipnya gini... dalam SIKM itu ada tiga kategori yang diatur. Kalau dia orang bekerja, kalau mau pergi harus ada surat tugas dari pimpinan perusahaan. Termasuk dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Jadi kalau ada ya kita lihat, betulkah dia sebagai pegawai di perusahaan itu dan dalam rangka pelaksanaan tugas. Bisa juga kan pegawai kita bekerja di Jakarta tinggalnya mungkin di kota lain di Bogor atau entah di Serang kan. Ya itu dibekali surat tugas mungkin dari lurah camat atau eselon 2 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu tugas, itu kalau PNS. Tapi, kalau perusahaan, maka pimpinan yang mengeluarkan surat tugas itu. Di luar itu adalah masyarakat umum yang harus mengurus SIKM," ucap Arifin di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/5/2021).

Arifin mengatakan selama ada larangan mudik, mobilisasi pekerja di DKI untuk diperlukan surat tugas.

"Ya karena tugas. Memang bertugas. Bisa dari berbagai perusahaan BUMN. Yang seperti itu harus ada surat dari pimpinan perusahaan," paparnya.

Simak video 'Mudik Lokal Resmi Dilarang di Kawasan Aglomerasi':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2