Round-Up

Beda-beda Kepala Daerah Kala Urusan Mudik Lokal Tak Seirama

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 08 Mei 2021 03:41 WIB
Larangan mudik telah diberlakukan sejak Kamis (6/5) lalu. Penyekatan pun dilakukan di sejumlah titik di kawasan Bekasi, salah satunya perbatasan Bekasi-Karawang
ilustrasi penyekatan (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Penegasan pemerintah pusat soal larangan mudik lokal ternyata tak membuat penerapan di daerah seirama. Beda daerah, beda juga implementasinya.

Seperti diketahui, larangan mudik mulai diterapkan pada 6-17 Mei 2021. Dalam larangan mudik, ada aturan soal aglomerasi. Wilayah aglomerasi diartikan sebagai pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu. Istilah aglomerasi kemudian dikaitkan dengan mudik lokal yang dianggap sebagai pengecualian masa larangan mudik yang disampaikan pemerintah.

Pemerintah lewat Satgas Penanganan COVID-19 lalu menegaskan bahwa semua jenis mudik dilarang. Itu termasuk mudik lokal di wilayah aglomerasi.

"Untuk memecah kebingungan masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi, dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain," kata juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers, Kamis (6/5/2021).

Di sisi lain, masing-masing pemerintah daerah punya persepsi sendiri soal mudik lokal ini. Simak pernyataan mereka.

Bekasi Siapkan Penyekatan

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memastikan ikut arahan pusat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi. Dia akan rapat dengan pihak-pihak terkait.

"Kalau perintah aglomerasi itu dari pusat tentunya daerah sih mengikuti, hanya saja, saya sekarang ini mau ngumpulin semua karena kan tidak hanya Pemerintah Kota Bekasi saja termasuk dengan kepolisian," ujar Pepen ketika dihubungi detikcom, Jumat (7/5/2021).

Dia menduga, bila teknis aglomerasi seperti yang dijelaskan pemerintah, warga Bekasi yang hendak mudik ke Bogor ataupun Depok juga tidak diperbolehkan. Termasuk bila warga Kota Bekasi yang hendak ke rumah saudara yang ada di Bogor.

"Kalau kita lihat aglomerasi begitu ya tidak boleh kecuali ada hal-hal yang luar biasa," katanya.

"Kalau tafsir saya, orang mau silaturahim saja, mau halalbihalal saja, tidak boleh, terbatas 5 + 1 kalau nggak salah, apalagi yang mau wisata-wisata antardaerah," sambung Pepen.

Makassar Perketat Perbatasan

Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto setuju dengan kebijakan itu dan akan memperketat batas Kota Makassar. Makassar termasuk wilayah aglomerasi Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata).

"Jadi begitu ada perintah begitu (dari pemerintah pusat), kita langsung amankan (diperketat). Artinya, selama ini kan memang kita juga begitu," kata Danny kepada detikcom, Jumat (7/5/2021).

Danny juga tengah menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait larangan mudik di kawasan aglomerasi.

"Saya harus pelajari dulu bagaimana petunjuk-petunjuk dan juknis-juknisnya. Di perbatasan kita sudah siapkan, sekarang sudah jalan semua TNI/Polri," tegasnya.

Wali Kota Surabaya Bingung

Pemerintah pusat sebelumnya memperbolehkan mudik di wilayah aglomerasi. Namun keputusan itu diubah, Kamis (6/5) dan melarang warga mudik di aglomerasi. Mudik lokal Jatim area aglomerasi di Gerbang Kertasusila, seperti Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo.

"Kita akan terus koordinasi, karena berubah-berubah (Aturan larangan mudik). Kita juga harus mengikuti di lapangannya," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (7/5/2021).

Pihaknya masih mengkoordinasikan mudik lokal wilayah Gerbang Kertasusila dengan Kapolda Jatim. Artinya, jika warga dari Gerbang Kertasusila selain bertujuan untuk kerja, tidak boleh masuk Surabaya. Pemudik lokal dari wilayah tersebut dilarang masuk ke Kota Surabaya.

"Kalau dia orang Surabaya karena dia tugas ya boleh saja, atau orang Mojokerto masuk Surabaya karena dia perjalanan dinas ya boleh. Kan boleh aturannya kalau perjalanan dinas. Tapi kalau dia bawa barang, nginep, turu ga oleh (Tidur tidak boleh)," tandasnya.



Simak Video "Cara Ajukan SIKM Jakarta Saat Mudik Dilarang"
[Gambas:Video 20detik]