Bupati Kebumen Minta OPD hingga Lurah Salat Id Pakai Seragam Dinas

Rinto Heksantoro - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 14:55 WIB
Pemkab Kebumen
Foto: dok. Pemkab Kebumen
Kebumen -

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto meminta kepada seluruh jajaran pimpinan OPD berserta camat dan lurah atau kepala desa untuk mengenakan pakaian dinas resmi saat pelaksanaan Salat Idul Fitri 1442 H baik di lapangan atau di masjid. Hal tersebut dilalukan agar aparatur pemerintahan bisa melakukan pengecekan langsung PPKM Mikro atau prokes saat Salat Idul Fitri.

Hal itu disampaikan Arif Sugiyanto usia mengikuti salat tarawih dan silaturahmi bersama masyarakat di Masjid Nurul Huda, Desa Bonosari, Kecamatan Sempor, Kebumen pada Kamis (6/5/2021) malam yang juga dihadiri oleh Sekda dan sejumlah pimpinan OPD.

"Dalam pelaksanaan Salat Idul Fitri nanti mungkin ada sedikit berbeda, karena bukan hanya polisi dan TNI yang memakai seragam dinas, tapi Sekda, bersama seluruh jajaran pimpinan OPD, camat sampai lurah saya minta Salat Id ya pakai seragam dinas," kata Arif Sugiyanto.

Arif menyampaikan, hal tersebut dilakukan agar aparatur pemerintahan bisa melakukan pengecekan langsung PPKM Mikro pada pelaksanaan Salat Idul Fitri, apakah berlangsung dengan baik atau banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

"Jadi aparatur pemerintahan, Sekda, pimpinan OPD dan camat harus bisa memastikan bahwa pelaksanaan, pencegahan penanggulangan COVID-19 berjalan dengan baik. Karena dengan pakaian dinas ini, mereka bisa memberikan pengarahan kepada masyarakat dengan baik," imbuhnya.

Selain itu, ada beberapa hal yang disampaikan Arif dalam persiapan Idul Fitri dan kedatangan para pemudik. Ia meminta kepada seluruh aparat desa kembali mengaktifkan atau mendirikan posko COVID-19 dari tingkat RT/RW. Hal tersebut penting untuk pendataan dan pengawasan.

"Kemudian saya juga minta kepada para kepala desa untuk kembali mengaktifkan posko COVID dari tingkat terkecil RT/RW. Bagi yang belum segera dibuat poskonya. Karena jelang lebaran sedikit banyaknya pasti ada warga kita yang mudik sehingga perlu didata dan dilakukan pengawasan," terangnya.

Arif mengingatkan, kasus Corona di Kebumen masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan yang serius dengan menerapkan aturan untuk meminimalisir penyebaran kasus Corona. Beberapa aturan itu di antaranya dilarang mudik, takbir keliling, ditutupnya objek wisata selama tiga hari lebaran dan tidak dibolehkannya menggelar hajatan pernikahan selama tujuh hari saat lebaran.

"Kita juga terus mengimbau agar masyarakat tetap melaksanakan prokes," tutupnya.

(prf/ega)