.webp)
KPK memajang foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam konferensi pers soal tes aparatur sipil negara (ASN). Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menyebut pemasangan foto tersebut sudah benar.
"Karena KPK adalah rumpun eksekutif dan bertanggung jawab kepada presiden dan masyarakat. Maka sudah benar soal pemasangan foto Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai latar belakang," kata Nasir saat dihubungi detikcom, Rabu (5/5/2021).
Nasir menyebut KPK sebagai lembaga negara. Menurutnya, hanya pengadilan yang tidak boleh memajang foto Jokowi-Ma'ruf.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KPK juga lembaga negara sehingga administrasi dan atribut negara juga hadir di KPK. Yang tidak boleh ada foto presiden dan wapres adalah di pengadilan. Di lembaga yang mulia tidak boleh foto keduanya. Tapi kalau di lembaga yang terhormat (MPR/DPR/DPD) dan lembaga yang berwenang (KPK/Kejaksaan/Polri), maka foto keduanya dipasang," kata Nasir.
Senada, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani menyebut foto presiden-wakil presiden sudah seharusnya dipasang di KPK sejak dulu. Arsul meminta tak ada tafsir aneh terkait pemasangan foto Jokowi-Ma'ruf dalam jumpa pers KPK.
"Pemasangan foto tersebut dalam kapasitas sebagai Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, bukan sebagai Kepala Pemerintahan dan Wakil Kepala Pemerintahan, sehingga tidak bisa kemudian ditafsiri bahwa KPK di bawah Pemerintah," kata Arsul.
Arsul menyebut MPR dan DPR pun memasang foto Jokowi-Ma'ruf, padahal MPR dan DPR adalah rumpun kekuasaan lain, yaitu legislatif, yang jelas berbeda dengan rumpun kekuasaan eksekutif. Arsul heran jika pemasangan foto Jokowi-Ma'ruf di KPK menjadi polemik.
"Jadi malah selama ini aneh kalau di KPK tidak dipasang foto Presiden dan Wapres, lebih-lebih lagi setelah MK menyatakan bahwa KPK itu adalah lembaga yang berada pada rumpun kekuasaan eksekutif. Soal independensi itu tidak pas dikaitkan dengan pemasangan foto tersebut karena keduanya sekali lagi sebagai kepala negara dan wakil kepala negara, bukan sebagai Presiden atau Wapres yang membawahi KPK," tegas Arsul.
Simak video 'Hasil Tes ASN KPK: 75 Pegawai Tidak Memenuhi Syarat':
