Johan Budi Anggap Ada Keuntungan Penyadapan KPK Tak Perlu Izin Dewas

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 11:31 WIB
Diskusi bertajuk Pelayanan Rakyat Bebas dari Korupsi digelar di Gedung Bina Graha, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019). Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar menjadi pembicara diskusi.
Johan Budi Sapto Pribowo (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyadapan oleh penyidik KPK tanpa perlu izin Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi Sapto Pribowo, menilai ada keuntungan dari keputusan MK penyadapan KPK tak perlu izin dewas.

"Kalau menurut saya enggak terlalu signifikan ya pengaruhnya, cuma memperpendek rantai perizinan itu, penyadapan di KPK. Apakah ada keuntungannya? Ya ada pasti, apa? Yaitu proses lebih cepat, pimpinan (KPK) setuju, langsung disadap," kata Johan Budi kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Johan Budi memang orang yang pernah lama menjadi pejabat di KPK. Dia pernah menjadi juru bicara hingga pimpinan KPK.

Pengalamannya, pada saat UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 masih berlaku, penyadapan hanya perlu persetujuan lima pimpinan KPK. Namun prosedurnya pun disebut sangat ketat.

"Kalau dulu kan ketat sekali SOP-nya orang untuk menyadap nomor itu, pas saya jadi di KPK itu. Dia harus mengajukan alasan kenapa ini disadap, dan itu harus persetujuan lima pimpinan waktu itu, terakhir-terakhir ya," ujar Johan Budi.

Lebih lanjut, Johan Budi meyakini keputusan MK penyadapan, penggeledahan dan penyitaan KPK tak perlu izin dewas ditetapkan berdasarkan data dan fakta yang ada. Dia mengaku menghormati keputusan MK tersebut.

"Hakim MK tentu basisnya adalah data, fakta, yang ada, baik itu keterangan dari penggugat, keterangan tergugat, maupun fakta-fakta yang lain, sehingga dia memutuskan di dalam kaitan JR UU Nomor 19 Tahun 2019 itu keputusannya ya itu," ucapnya.

"Ya kalau ini saya menghormati saja apa yang sudah diputuskan oleh MK, kita menghormati proses hukum yang dilakukan oleh MK," imbuhnya.

Seperti diketahui, MK menerima sebagian permohonan uji materi UU KPK yang diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Abdul Jamil dkk. Ada sejumlah pasal yang direvisi oleh MK.

"Dalam pengujian materiil: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan permohonan, yang disiarkan di YouTube MK RI, Selasa (4/5).

Tak Setuju Tes ASN Jadi Ukuran Pecat Pegawai

Johan Budi tak setuju jika tes alih sebagai ASN sebagai alat untuk memberhentikan pegawai KPK. Perihal kabar tes ASN dijadikan dasar untuk memecat pegawai KPK awalnya diungkapkan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Saya tidak setuju kalau tes ASN ini sebagai alat ukur untuk memberhentikan pegawai KPK, siapa pun dia," tegas Johan Budi.

Johan Budi sebetulnya tidak mempersoalkan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Namun, jangan sampai tes alih statusnya berdampak pada pemberhentian pegawai.

"Nah ahli status itu tentu karena ada yang sampai 10 tahun kan kerja di KPK, perubahan ahli status ini jangan sampai ada konsekuensi atau dampak ada pemberhentian pegawai KPK. Ini pendapat pribadi saya, saya tidak setuju itu," terangnya.

Lantas bagaimana agar pegawai KPK yang tak lolos tes alih status tetap menjadi pegawai KPK? Johan Budi akan mempertanyakan mekanisme itu saat rapat bersama KPK.

"Nanti rapat dengan KPK, nanti saya akan tanyakan itu apa mekanismenya kalau yang tidak lolos menjadi ASN itu, jangan diberhentikan, saya tidak setuju, ini pendapat pribadi saya, saya tidak setuju itu," imbuhnya.

Tonton juga Video: Tok! MK Tolak Uji Materi UU KPK

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/zak)