Gubernur NTB Izinkan Mudik Lokal, Satgas Ingatkan Narasi Tunggal!

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 15:08 WIB
Jakarta -

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menerbitkan surat edaran yang membolehkan mudik di tingkat lokal. Satgas COVID-19 mengingatkan pemerintah daerah satu narasi dengan pemerintah pusat soal larangan mudik.

"Mohon kepada seluruh jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat untuk dapat menjadi agen promosi kesehatan yang baik dengan berlandaskan satu narasi dari pemerintah karena pada prinsipnya pemerintah berupaya untuk terus mampu menjaga kondisi yang terkendali ini dan selalu siap siaga dan antisipatif terhadap berbagai kondisi yang ada," kata juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers, Selasa (4/5/2021).

Wiku menegaskan pada prinsipnya pemerintah melarang segala bentuk aktivitas mudik selama periode Ramadhan dan Idul Fitri. Hal itu didasari pertimbangan data, pendapat ahli, hingga pengalaman di lapangan.

"Pada prinsipnya pemerintah melarang aktivitas mudik selama periode Ramadhan dan hari raya Idul Fitri keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan baik data, pendapat ahli maupun pengalaman di lapangan bahwa kegiatan mudik untuk bertemu sanak saudara sangat terkait dengan interaksi fisik langsung yang merupakan cara virus bertransmisi lebih cepat baik melalui bersalaman, berpelukan dan lain-lain. Kejadian ini seringkali tidak dapat dielakkan bahkan pada orang sudah memahami pentingnya protokol kesehatan sekalipun oleh karena itu pemerintah sepakat untuk meniadakan mudik apa pun bentuknya," ujar Wiku.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, sebelumnya mengizinkan mudik lokal dengan syarat mematuhi protokol kesehatan.

"Untuk kegiatan mudik lokal antar kabupaten atau kota di dalam wilayah NTB yang menggunakan moda transportasi darat dan laut atau angkutan penyeberangan diperbolehkan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas (5 M)," kata Gubernur Zulkieflimansyah dalam surat edarannya yang diterima wartawan di Mataram, seperti dilansir Antara.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 550/05/KUM/Tahun 2021 itu, diatur untuk moda transportasi baik darat, laut atau angkutan penyeberangan yang melintasi dan melayani transportasi kabupaten dan kota dalam wilayah NTB diberlakukan pembatasan jumlah penumpang sebesar 70 persen dari total kapasitas.

Selain itu, dalam SE Gubernur NTB tersebut diatur pengetatan mobilitas pelaku perjalanan orang lintas provinsi atau lintas negara menjelang masa Lebaran yang dimulai pada 22 April sampai 5 Mei 2021 dan pasca-peniadaan mudik yang dimulai dan berlaku 18 Mei sampai 24 Mei 2021.

Hal ini mengikuti surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadhan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi, menegaskan kegiatan mudik antarprovinsi sesuai perintah Gubernur NTB dan kebijakan pemerintah pusat ditiadakan atau tidak boleh dilakukan.

"Kita ambil contoh seperti Surabaya ke Madura itu boleh karena masih dalam satu wilayah, demikian ketika masyarakat di Pulau Lombok ingin menyeberang ke Pulau Sumbawa itu boleh. Yang nggak boleh itu antarprovinsi," tegas Gita.

Menurut Gita, meski mudik lokal dalam daerah boleh dilakukan, masyarakat diminta tidak kendur menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19.

"Tetap prokes yang paling utama," tegas Gita.

(knv/fjp)