Pemerintah Diminta Evaluasi Ketat Instansi Penyedia Tes COVID-19

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Sabtu, 01 Mei 2021 12:12 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi atau pengawasan yang ketat terhadap instansi-instansi yang menawarkan tes COVID-19. Pasalnya, pengungkapan penggunaan alat rapid antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu menuai perhatian publik.

Terlebih lagi, kata dia, Sumatera Utara adalah salah satu episentrum dan penyumbang besar angka COVID-19 di Indonesia sehingga memunculkan kritik keras dari masyarakat. Dia meminta pemerintah memberikan penyuluhan dan teguran keras kepada berbagai pihak yang tidak profesional dalam melakukan pengecekan COVID-19.

"Kepolisian telah bergerak untuk menegakkan secara hukum kepada para pelaku. Pemerintah juga harus memberikan teguran keras kepada instansi terkait," ujar Syarief dalam keterangannya, Sabtu (1/5/2021)

Menurutnya, instansi terkait seharusnya mampu menjaga profesionalitas dan mengantisipasi keamanan pelayanan pengentasan COVID-19. Oleh karena itu, kejadian ini harus menjadi langkah besar untuk mengevaluasi pelayanan-pelayanan di instansi-instansi.

"Sekelas Kimia Farma saja bisa kecolongan seperti ini. Tentu, ini harus menjadi bahan evaluasi besar-besaran yang harus dilakukan oleh pemerintah," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan langkah evaluasi dan pengawasan adalah bentuk langkah antisipasi pelanggaran, penyelewengan, ataupun pelayanan yang kurang optimal.

"Jangan hanya menunggu laporan masyarakat, Pemerintah harus aktif bergerak untuk mengevaluasi instansi-instansi yang melakukan pengecekan COVID-19 di berbagai daerah," ungkapnya.

Apalagi, menurut Syarief, prasyarat untuk masuk ke Indonesia maupun bepergian antar daerah adalah memiliki bukti rapid antigen.

"Pemerintah harus benar-benar teliti sehingga tidak terjadi penyimpangan kembali yang berpotensi memunculkan kasus-kasus COVID-19 yang baru," pungkasnya.

(ncm/ega)