Round-Up

Status Tersangka Prof Sudadio Gara-gara Catut Nadiem untuk Izin Kampus

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 01 Mei 2021 02:32 WIB
Kampus Painan mengklarifikasi soal tudingan palsukan izin operasional
Foto: Kampus Painan di Serang, Banten (Bahtiar Rifa'i/detikcom)
Jakarta -

Kemendikbud-Ristek menemukan adanya dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) izin operasional Universitas Painan di Serang, Banten. Dalam prosesnya, pemalsuan SK itu juga dilakukan dengan mencatut nama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.

Pihak Kemendikbud-Ristek kemudian melaporkan dugaan pemalsuan tersebut ke Polda Metro Jaya pada 17 Februari 2021. Ada lima SK izin operasional yang diduga dipalsukan dengan mencatut nama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.

Lima surat palsu itu antara lain SK Mendikbud mengenai izin perubahan nama dan lokasi salah satu PTS yang berlokasi di Jawa Timur ke Banten. Lalu SK Mendikbud mengenai izin pembukaan program pendidikan (prodi) akuntansi (sarjana) pada PTS sebagaimana dimaksud pada poin satu, SK Mendikbud mengenai izin pembukaan prodi kenotariatan (magister) pada salah satu PTS di Banten. Kemudian SK Mendikbud mengenai izin prodi ilmu hukum (doktor) pada PTS sebagaimana dimaksud pada poin dua dan SK Mendikbud mengenai izin penggabungan (dua) sekolah tinggi menjadi universitas di Banten. Terakhir adalah SK untuk tiga PTS yang saling berafiliasi satu sama lainnya.

"PTS dengan izin palsu tersebut ada di Jawa Timur, kemudian pindah ke Banten," ujar Sekretaris Jenderal Ditjen Dikti Kemendikbudristek, Paristiyanti Nurwadani, dalam taklimat media di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (29/4/2021).

Paristiyanti mengatakan Universitas Painan melanggar ketentuan UU Nomo2 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 12/2012, disebutkan seharusnya PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

"Masyarakat yang ingin mendirikan PTS atau membuka prodi baru agar dalam pengurusan izin operasional selalu patuh dan taat terhadap peraturan perundang-perundangan dan mengurus izin tidak melalui pihak ketiga atau calo," katanya.

Profesor Jadi Tersangka

Polda Metro Jaya menindak lanjuti laporan dari Kemendikbud-Ristek. Terlapor dalam kasus ini adalah Prof.Dr. Sudadio, M.Pd telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang kasus Kemendikbud, terlapornya sudah tersangka. Terlapor atas nama S," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi detikcom, Jumat (30/4/2021).

Dalam salinan laporan polisi yang diterima detikcom, Profesor.Dr. Sudadio, M.Pd ini dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen sesuai yang tertera pada Pasal 263 KUHP Ayat 1 dan 2 atau Pasal 93 Juncto Pasal 60 Ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Halaman selanjutnya, klarifikasi pihak kampus