PKS-NasDem Bertemu, Bahas Upaya Cegah Polarisasi Akibat Pemilu

Rahmat Fathan - detikNews
Jumat, 30 Apr 2021 19:31 WIB
Pertemuan DPP PKS dan NasDem
Pertemuan DPP PKS dan NasDem (Rahmat Fathan/detikcom)
Jakarta -

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem). Kedua partai tersebut membahas sejumlah hal terkait kebangsaan dan demokrasi.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan pihaknya bersepakat dengan PKS untuk selalu membangun komunikasi politik yang cair dan dinamis. Menurutnya, komunikasi yang konstruktif dapat mencegah terjadinya polarisasi masyarakat akibat kontestasi politik.

"Kami menyepakati bahwa sekali lagi, pengalaman-pengalaman polarisasi kontestasi demokrasi perlu kita kurangi sedapat mungkin, kita hilangkan melalui kualitas demokrasi yang dari waktu ke waktu terus kita tingkatkan," ujar Johnny di kampus ABN Partai NasDem, Jl Pancoran Timur II, Jakarta Selatan, Jumat (30/4/2021).

Johnny mengatakan perpecahan sering kali terjadi saat pemilihan umum (pemilu). Perpecahan itu, kata Johnny, harus diakhiri dengan membangun komunikasi politik yang baik.

"NasDem dan PKS menyepakati dari pengalaman dan sejarah politik riwayat kontestasi politik yang panjang di Indonesia, agar dampak-dampak negatif seperti polarisasi dan pembelahan masyarakat pada saat kontestasi demokrasi, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, bahkan pemilihan legislatif, harus bisa kita akhiri dengan membangun komunikasi-komunikasi yang konstruktif," kata Johnny.

Senada dengan Johnny, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga mendukung upaya peningkatan kualitas demokrasi. Jadi, polarisasi di tengah masyarakat bisa terhindarkan.

"Kami sangat mendukung supaya ke depan ini dalam perpolitikan ini terjadi perpolitikan yang kualitas peningkatan demokrasinya terjadi, sehingga tidak terpolarisasi kemudian menjadi beban berkepanjangan dalam kehidupan demokrasi bangsa," ucap Syaikhu.

Dalam pertemuan ini, Partai NasDem dan PKS juga membahas sejumlah kebijakan pemerintah. Satu di antaranya terkait aturan larangan mudik 6-17 Mei 2021.

Syaikhu mengatakan kebijakan larangan mudik tersebut akan berdampak pada perekonomian daerah. Oleh sebab itu, Syaikhu meminta pemerintah mengambil sejumlah terobosan.

"Kita juga ingin membuat gerakan bersama yaitu gerakan bagaimana THR (tunjangan hari raya) maupun zakat ini, yang ada di kota-kota, bisa juga disalurkan ke kampung halaman, daerah-daerah," kata Syaikhu.

Tonton Video: Giliran NasDem yang Kini Dikunjungi PKS

[Gambas:Video 20detik]



(lir/lir)