.webp)
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji ulang pelabelan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta perbedaan pandangan antara Lukas dan pusat soal masalah ini segera dituntaskan.
"Ini masalah serius. Beda pandangan pemerintah pusat dengan Pemprov Papua harus segera diselesaikan. Sulit menyelesaikan masalah Papua jika tidak satu frekuensi antara pemerintah pusat dan pemerintah Papua," kata Mardani saat dihubungi, Jumat (30/4/2021).
Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut seharusnya masalah Papua diselesaikan dengan pendekatan dialog. Dia menyarankan Presiden Jokowi untuk berdialog dengan masyarakat Papua menindaklanjuti pelabelan teroris terhadap KKB Papua ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Basis pendekatan masalah Papua adalah dialog dalam balutan kasih sayang. Perlu dialog dari hati dalam balutan kasih sayang. Pemerintah pusat punya niat baik dengan usulan menaikkan dana otsus dan penambahan jumlah provinsi. Tapi niat baik tanpa komunikasi yang baik akan sia-sia. Alih-alih menunjuk utusan khusus, Presiden Jokowi sebaiknya melakukan dialog langsung dengan anak-anaknya masyarakat Papua," ucap Mardani.
Mardani juga menyebut pendekatan keamanan dengan pengerahan kekuatan penuh di Papua harus dihindari. Dia meminta pemerintah pusat memperkuat intelijen untuk pemetaan persoalan di Papua dengan akurat.
"Pendekatan keamanan apalagi pengerahan kekuatan tempur mesti dihindari. Alih-alih perkuat kekuatan intelijen agar dapat memetakan masalah di Papua dengan akurat," ujarnya.
Sebelumnya, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat meninjau kembali pelabelan KKB sebagai teroris. Pelabelan teroris akan berdampak pada psikososial bagi warga Papua yang lain.
"Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," kata Lukas dalam keterangan resminya, Kamis (29/4).
Simak video 'Mahfud Md: 92 Persen Rakyat Papua Pro-Republik Indonesia':
Pemprov Papua berpendapat pemberian label teroris kepada KKB bisa memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Dia khawatir muncul stigma negatif bagi warga Papua.
Dia juga mendorong TNI dan Polri melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi sebaran wilayahnya, jumlah orang, dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.
"Hal ini sangat dibutuhkan. Sebab, Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua," terang dia.
Kantor Staf Presiden menegaskan label teroris bagi KKB merupakan bentuk perlindungan terhadap seluruh warga Papua. KSP meminta warga Papua tak khawatir soal pelabelan KKB sebagai teroris.
"Masyarakat Papua tidak perlu khawatir, baik yang ada di Papua maupun yang ada di perantauan. Pemerintah melabelisasi ini justru untuk melindungi seluruh masyarakat Papua yang selama ini merasa terancam oleh kekerasan yang dilakukan kelompok separatis teroris ini yang tentu saja perlu segera diatasi," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral kepada wartawan, Jumat (30/4).
