.webp)
Ahli Virologi Universitas Udayana Bali, Prof. Dr. Drh. I Gusti Ngurah Kade Mahardika menjelaskan perkembangan kasus COVID-19 dunia menunjukkan adanya gelombang dan varian baru seperti di India. Sehingga berbagai upaya harus terus dilakukan agar kejadian serupa tak terjadi di Indonesia.
"Pelajaran yang harus kita pegang dari kejadian di India adalah, begitu kasus COVID-19 meningkat maka diikuti oleh meningkatnya fatalitas atau angka kematian. Penyebab pastinya dari peristiwa di India, belum diketahui seutuhnya," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).
Ia mengatakan euforia vaksinasi di India menjadi faktor penentu terjadinya peristiwa tsunami COVID-19 padahal lingkup vaksinasi di India masih dini, berkisar 7% dari jumlah penduduknya. Ia mengingatkan jangan sampai hal tersebut terjadi di Indonesia karena lingkup vaksinasi di sini baru menyentuh angka 2,5% dari jumlah penduduk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang terjadi di India masih belum pasti disebabkan oleh mutasi virus COVID-19 tapi kita belajar bahwa kerumunan, dan euforia vaksinasi menjadi faktor terbesar yang membuat terjadinya tsunami COVID-19 di India. Hal ini bisa dicegah dengan bersama-sama mematuhi protokol kesehatan 3M," terangnya.
Mahasiswa Indonesia di India, Agoes Aufiya menceritakan kondisi di India dalam 24 jam terakhir telah terkonfirmasi 379 ribu kasus baru sehingga angka kasus aktif mencapai 3 juta dengan kasus kematian mencapai 3.646. Menurutnya jika melihat laporan ketersediaan ruang ICU COVID-19 di New Delhi, dari 4.821 kamar yang ada kini hanya tersisa 18 ICU saja.
KBRI di New Delhi juga telah mengimbau WNI yang ada di India untuk tetap di rumah saja, mematuhi protokol kesehatan, dan memenuhi pasokan logistik agar tidak keluar rumah kalau tidak perlu. KBRI dan KJRI Mumbai memberikan nomor telepon darurat bila ada WNI yang memerlukan bantuan atau asistensi untuk saat ini.
"Lockdown sebelumnya dilakukan pada 20-26 April. Kini diperpanjang 27 April sampai 3 Mei 2021. Untuk keluar rumah ke tempat yang lebih jauh, perlu menggunakan izin tertentu dari pemerintah India," ungkap Agoes.
Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr. Ede Surya Darmawan menjelaskan pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Maka dari itu protokol kesehatan tak boleh ditawar oleh masyarakat dan harapannya PSBB serta PPKM Mikro di Indonesia tetap berjalan.
"Konteks utama protokol kesehatan itu adalah menjaga jarak, ini artinya kita tidak boleh berkerumun sama sekali, kedua memakai masker, dan terakhir mencuci tangan
setelah menyentuh apapun. Ini tanggung jawab kita bersama bukan kewajiban individu semata," ungkapnya.
