Pengacara Eks Pejabat DKI Blessmiyanda Tantang LPSK Buka Bukti Pelecehan Seks

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 29 Apr 2021 17:05 WIB
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta, Blessmiyanda.
Blessmiyanda. (Foto: Dok. BPPJB DKI)
Jakarta -

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengungkapkan Eks Kepala BPPBJ Blessmiyanda terbukti secara fisik dan verbal melakukan pelecehan seksual. Kuasa hukum Blessmiyanda, Suriaman Pandjaitan, menantang LPSK membuktikan ucapannya.

"Dalam hukum pidana dikenal asas actori Incumbit Onus Probadi, oleh karena itu kami menantang Partogi untuk membuktikan pernyataannya di pelbagai media dari awal kasus ini hingga klien kami diganjar hukuman oleh pimpinannya," kata Suriaman saat dihubungi, Kamis (29/4/2021).

Suriaman meminta LPSK segera menunjukkan barang bukti atas dugaan tindakan asusila kliennya terhadap korban. Jika tidak terbukti, tindakan asusila itu tidak pernah terjadi.

"Partogi tidak bisa menyebutkan berapa kali peristiwa itu karena memang tidak ada tindakan asusila yang dilakukan klien kami. Kalau Partogi bilang ada peristiwa asusila yang dilakukan klien kami, tunjukkan kepada kami bukti-bukti yang dia miliki sehingga dia bisa menyimpulkan klien kami ini telah berbuat tindakan asusila terhadap 'korban' yang menurut Partogi korban ini telah mengadu ke LPSK," tegasnya.

Sebelumnya, LPSK telah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas lebih lanjut kasus pelecehan seksual eks Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI, Blessmiyanda. LPSK menyebut Pemprov DKI memberikan sanksi berat kepada Blessmiyanda.

"Dari pertemuan tadi bahwa pemberian sanksi oleh Pemprov sebagai sinyal kuat kepada siapa pun untuk tidak mengulangi perbuatan.Termasuk juga sebagai sanksi yang cukup keras karena dengan sanksi tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat lagi menjabat jabatan penting baik di lingkungan Pemprov ataupun di luar," kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (29/4/2021).

Lebih lanjut, Edwin mengaku pihaknya memiliki bukti pelecehan seksual Blessmiyanda. Namun, dia tidak menyebutkan rinci bukti-bukti itu.

"Saya tidak bisa menyebutkan. Bahwa peristiwa itu (memang) terjadi, peristiwa itu ada tapi kemudian seperti disampaikan gubernur dalam pemeriksaan didefinisikan berbeda oleh pihak korban dan pelaku. Tapi secara normanya menurut kami sudah menyangkut norma kesusilaan karena adanya bukan ranahnya verbal, tapi secara fisik sudah jelas perbuatannya seperti apa," kata Edwin.

Pemprov DKI telah membeberkan hasil pemeriksaan Inspektorat DKI Jakarta terhadap Pejabat DKI, Blessmiyanda, yang terjerat kasus pelecehan seksual. Hasil pemeriksaan menyatakan Blessmiyanda terbukti bersalah dan melakukan perbuatan merendahkan martabat pegawai negeri sipil (PNS).

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menjelaskan pelanggaran tersebut tertuang dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, khususnya pada ketentuan Pasal 3 angka 6, yakni merendahkan kehormatan negara pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil. Hal tersebut juga didukung oleh sejumlah bukti.

Sigit juga menjelaskan terkait sanksi dari hukuman disiplin tingkat berat di mana Blessmiyanda menerima dua jenis hukuman. Pertama, pembebasan jabatan dari Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta. Kedua, dikenai pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) selama 24 bulan sebesar 40 persen.

Pihak Blessmiyanda melawan. Blessmiyanda merasa tuduhan pelecehan seksual itu tidak sesuai dengan pemeriksaan inspektorat.

"Pemberitaan mengenai Blessmiyanda terbukti melakukan pelecehan seksual dan dipecat dari jabatannya sebagai Kepala BPPBJ DKI menjadi begitu liar sejak kemarin, Rabu 29 April 2021. Apa yang diberitakan tidak sesuai dengan pemeriksaan inspektorat maupun tim Ad Hoc yang dipimpin Sekda DKI terhadap Blessmiyanda, klien saya," ujar Suriaman.

Suriaman menilai nama baik Blessmiyanda telah dirusak. Pihaknya membawa perkara ini ke ranah hukum.

"Nama baik klien saya telah dirusak. Karakternya telah dibunuh. Semua prestasi yang ia bangun selama beberapa dekade hancur karena fitnah. Ia berhak mengambil langkah ini. Membawa perkara ini ke ranah hukum pidana adalah hak klien saya sebagai warga negara Indonesia. Indonesia adalah negara hukum," katanya.

(idn/idn)