Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas lebih lanjut kasus pelecehan seksual Eks Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI, Blessmiyanda. LPSK menyebut kemungkinan Pemprov DKI akan memberikan sanksi berat kepada Blessmiyanda.
"Dari pertemuan tadi bahwa pemberian sanksi oleh Pemprov sebagai sinyal kuat kepada siapapun untuk tidak mengulangi perbuatan.Termasuk juga sebagai sanksi yang cukup keras karena dengan sanksi tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat lagi menjabat jabatan penting baik di lingkungan Pemprov atau pun di luar," kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (29/4/2021).
"Jadi dengan sanksi itu sudah merupakan sanksi berat di lingkungan Pemprov atau pun pindah ke instansi di luar Pemprov tetap dengan sanksi itu dia tidak ada mendapatkan jabatan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Edwin mengaku pihaknya memiliki bukti pelecehan seksual Blessmiyanda. Namun, dia tidak menyebutkan rinci bukti-bukti itu.
"Saya tidak bisa menyebutkan. Bahwa peristiwa itu (memang) terjadi, peristiwa itu ada tapi kemudian seperti disampaikan gubernur dalam pemeriksaan di definisikan berbeda oleh pihak korban dan pelaku. Tapi secara normanya menurut kami sudah menyangkut norma kesusilaan karena adanya bukan ranahnya verbal, tapi secara fisik sudah jelas perbuatannya seperti apa," kata Edwin.
Selain itu, Edwin mengungkap korban pelecehan seksual lebih dari satu. Hal ini didapatnya berdasarkan keterangan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Yang ke LPSK ada satu di luar Itu tidak ke LPSK, lebih dari satu korbannya. Saya bukan pihak pemeriksa tapi pendengar keterangan dari gubernur bahwa korban lebih dari satu," jelasnya.
Bagaimana tanggapan kuasa hukum Blessmiyanda? simak selengkapnya
