.webp)
Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto sudah memulai tahapan penataan ulang atau resetting aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Makassar dengan mencopot kepala dinas, camat, hingga lurah yang bermasalah. Danny menunggu informasi resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait temuan Rp 300 miliar di Pemkot Makassar.
"Ini lagi evaluasi (proses pencopotan Kadis hingga camat), karena sekaligus menunggu juga exit-nya (laporan akhir) BPK. Kita menunggu tinjauannya BPK terakhir," kata Danny kepada wartawan di Makassar, Kamis (29/4/2021).
Danny mengatakan pihaknya juga sudah melakukan evaluasi terhadap seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kepala dinas (Kadis), camat, hingga lurah. Hasil evaluasi internal itu akan digabungkan dengan hasil audit BPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biar sekalian lah (jadi pertimbangkan resetting). Jadi hisabnya (evaluasi Pemkot dan audit BPK) sekalian semuanya, masa dicicil-cicil," ujarnya.
Danny lalu mengungkap informasi dari BPK soal hasil audit sejumlah SKPD di Pemkot Makassar.
"Kemarin informasi (BPK) sekitar Rp 300 miliar, tunggu saja (informasi resmi BPK), sekitar Rp 300 miliar (temuan BPK). Ini saya dengar, belum resmi dan dari laporannya teman-teman yang mendampingi tim itu seperti itu, tapi alangkah baiknya kita tunggu nanti rilisnya BPK," imbuhnya.
Danny menegaskan mereka yang terdapat ada temuan berat akan diberi sanksi. "Kalau ada temuan yang berat pasti itu nonjob," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Walkot Makassar Bakal Putus 3.000 Tenaga Kontrak: Biar Tak Jadi Beban':
Diketahui, resetting atau penataan ulang pemerintahan saat ini tengah gencar dilakukan Danny Pomanto di awal periode kedua jabatannya sebagai Wali Kota Makassar. Tak hanya Kepala SKPD, camat, lurah, hingga RT/RW, Danny juga telah mengancam memberhentikan 3.000 tenaga kontrak di Pemkot Makassar.
"Jadi semua (akan dirombak) jajaran pemerintahan. Mau itu ASN, tenaga kontrak, dievaluasi semua, di-reset semua. Semua akan dievaluasi," kata Danny kepada detikcom, Kamis (15/4).
Terkait banyaknya temuan di Pemkot Makassar, hal itu memang menjadi salah satu alasan Danny akan mengganti seluruh camat dan lurah.
"Alasannya banyak (sehingga seluruh camat dan lurah diganti). Pertama, banyak temuan, kinerja rendah, tidak respons, dan tidak peduli masyarakat, banyak sebabnya. Terus tidak mendukung program (penanganan COVID) Makassar Recover," kata Danny.
Lebih khusus Danny menyoroti sejumlah oknum camat dan lurah yang tidak mendukung program Makassar Recover untuk menekan angka penularan COVID-19. Padahal instruksi itu sudah turun langsung dari Presiden Joko Widodo.
"Kemarin juga kan ada arahan Presiden, jelas sekali kan, ada refocusing, itu kan perintah negara, terus COVID jangan lengah (diatasi), itu kan program Pak Presiden. Nah, ini dia tidak mendukung," ujarnya.
