Pemprov DKI Jakarta mengungkap ada kenaikan kasus COVID-19 di klaster perkantoran. Satpol PP DKI Jakarta meminta setiap kantor harus disiplin mematuhi ketentuan keterisian pegawai maksimal 50 persen.
"Pegawai harus 50 persen, harus jaga jarak, ketentuan protokol kesehatan berjalan, pegawai masuk harus cek suhu tubuh, tempat dia berjalan juga harus diberikan tanda agar jaga jarak, itu tetap harus jalan," kata Kasatpol PP Arifin di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Senin (26/4/2021).
Arifin menyoroti tim satuan tugas (satgas) COVID-19 di lingkungan perkantoran. Menurutnya, tim ini berperan mengawasi penegakan protokol kesehatan COVID-19 khususnya di lingkungan internal perkantoran.
"Yang paling utama adalah para tim Satgas di tiap perkantoran karena tim satgas wajib dibentuk di setiap kantor wajib dibentuk oleh setiap pimpinan perusahaan di tempat perkantoran itu sendiri. Jadi wajib dibentuk kemudian harus dibuatkan pakta integritas apa-apasaja yang harus dilakukan. Kemudian prokes betul-betul dijalankan," jelasnya.
Arifin juga melaporkan di masa PPKM Mikro ini pihaknya terus meningkatkan pengawasan protokol COVID-19, salah satunya di restoran atau rumah makan. Meskipun ada pelonggaran, dia menegaskan pihaknya tetap menindak tegas restoran yang tak mematuhi aturan kapasitas keterisian ruangan.
"Di bulan puasa ini ada perubahan terkait jam operasional yang awalnya hanya sampai pukul 21.00 sekarang kan sampai 22.30. Tentunya bukan berarti restoran ini boleh nerima orang makan di tempat dalam kapasitas 100 persen, tapi masih 50 persen, ketentuan masih 50 persen ada pembatasan. Jadi jangan sampai ada saatnya jam makan malam kemudian berbarengan dengan orang buka puasa lalu kapasitas dipenuhi jadi 100%. Yang kayak gitu tetap kita lakukan penindakan," tegasnya.
Simak video 'Kasus Corona Klaster Perkantoran di DKI Melonjak':
