Round-Up

Gempar Politikus Gerindra Digerebek Bareng Staf Wanita di Pasbar

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 23 Apr 2021 04:00 WIB
Ketua DPRD Pasaman Barat Parizal Hafni membantah melakukan perbuatan dugaan mesum dengan staf perempuannya.
Foto: Ketua DPRD Pasaman Barat Parizal Hafni membantah melakukan perbuatan dugaan mesum dengan staf perempuannya. (Foto Antara)

"Kami sudah menerima surat dari Majelis Kehormatan Gerindra bernomor 04-443/A/MK-Gerindra/2021 yang ditandatangani Ketua Majelis Habiburokhman dan Sekretaris Majelis M Maulana Bungaran, Rabu, 20 April 2021. Terkait dua hal, Surat DPD Gerindra Sumbar 27 Februari perihal petunjuk penyelesaian sengketa dan surat pernyataan yang dibuat Saudara Parizal Hafni 20 April 2021," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Andre menyebut DPP Gerindra menganggap pemanggilan ini sangat penting dan harus dihadiri sendiri oleh Parizal Hafni. Andre mengatakan Mahkamah Partai atau Majelis Kehormatan merasa perlu memanggil Parizal Hafni setelah sejumlah kasus yang menjerat dirinya.

"Dari DPD Gerindra Sumbar akan dihadiri Sekretaris Evi Yandri Rajo Budiman karena kami masih berada di Sumbar mendampingi kunjungan kerja Menteri Pariwisata yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno," kata Andre.

"Kasus ini sudah menasional dan sangat dibahas di Sumbar. Tentunya sangat merugikan nama baik Partai Gerindra dan harus segera ditindak. Kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan Gerindra untuk menyelesaikannya," tegas Andre.

Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan kasus Parizal di mata partai. Parizal terancam dicopot dari jabatan yang dia emban selama ini.

"Ya tentu kita akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Habiburokhman menegaskan kader Gerindra harus sadar segala tindak-tanduknya diawasi masyarakat. Karena itu, dia meminta kader Gerindra tidak bertindak yang mencemarkan nama baik partai.

"Mahkamah Partai bukan sekadar membahas persoalan hukum, tetapi juga soal asas kepantasan dan kepatutan," jelas dia.

Jika asas kepantasan dan asas kepatutan terbukti dilanggar Parizal, sanksinya pencopotan dari jabatan. "Pelanggaran terhadap kedua asas tersebut bisa berakibat dicopotnya jabatan baik di DPRD maupun di DPC," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Halaman

(rfs/rfs)