2 Eks Pegawai Bakamla Didakwa Rugikan Negara Rp 63 M di Proyek BCSS

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 22 Apr 2021 17:10 WIB
KPK terus selidiki kasus korupsi pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau BCSS Bakamla. Salah satu tersangka Leni Marlena pun diperiksa KPK.
Foto : Mantan Ketua Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) Bakamla, Leni Marlena (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan Ketua Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) Bakamla RI, Leni Marlena didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 63 miliar dalam proyek pengadaan backbone coastal surveillance system (BCSS) pada Bakamla RI. Lena didakwa bersama-sama anggota ULP Bakamla, Juli Amar Ma'ruf.

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Juli Amar Ma'ruf selaku anggota ULP Bakamla, Bambang Udoyo selaku PPK Bakamla, dan Rahardjo Pratijhno selaku Direktur PT CMIT memperkaya diri sendiri atau orang laib atau suatu korporasi yaitu memperkaya Rahardjo Pratijhno selaku pemilik PT CMIT sebesar Rp 60.328.008.006,92, dan memperkaya Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi sebesar Rp 3,5 miliar yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 63.829.008.006,92," ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/4/2021).

Jaksa mengatakan korupsi yang dilakukan Lena dan Juli Amar dkk ini tekait dengan proyek pengadaan Backbone Coastal Surveillence System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Intgrated Information System (BIIS) pada Bakamla Tahun anggaran 2016. Jaksa mengatakan Arie Soedewo menunjuk Leni Marlena sebagai ketua tim Pokja ULP, termasuk juga Juli Amar Ma'ruf berada dalam tim itu bersama Leni.

Kasus ini berawal pada 2016 ketika Kepala Bakamla Arie Soedewo dan stafsusnya bernama Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi melakukan pertemuan dengan direktur PT CMI Teknologi membicarakan proyek BCSS Bakamla yang saat itu belum mendapat persetujuan tambahan anggaran. Pertemuan mereka membicarakan penyusunan KAK yang akan dijadikan dasar tambahan anggaran proyek BCSS senilai Rp 400 miliar.

Jaksa mengatakan pada Juli 2016 Arie Soedewo mengerahkan PT CMIT milik Rahardjo Pratijhno ditunjuk sebagai pelaksanaa pekerjaan. Namun, Rahardjo meminta agar tetap ada proses lelang, hingga akhirnya lelang tetap dilaksanakan tetapi tetap dimeanangkan oleh PT CMI Teknologi.

"Terdakwa dan JULI AMAR MA'RUF menetapkan PT Kaesa Indah Sejahtera tidak lolos administrasi sehingga tinggal menyisakan PT CMI Teknologi sebagai peserta tunggal yang kemudian dinyatakan sebagai calon pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 397.006.929.000,00 tanpa melakukan negosiasi teknis dan harga," kata jaksa KPK.

"Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tanggal 15 September 2016 yang hanya ditandatangani Terdakwa, Juli Amar Ma'ruf, dan Evrida tanpa melibatkan anggota tim ULP lainnya," tambah jaksa.

Setelah proses lelang selesai dan menetapkan PT CMIT sebagai calon pemenang, Leni menyampaikan usulan penetapan pemenang ke KPA pengadaan BCSS, Eko Susilo Hadi. Setelah itu, pada 23 September 2016 Eko menandatangani surat penunjukkan penyedia barang jasa.

Setelah PT CMIT ditetapkan sebagai pemenang, Kemenkeu menyetujui anggaran pengadaan BCSS sebesar Rp 170 miliar. Tambahan aggaran ini, kata jaksa, tidak sesuai dengan keinginan Bakamla senilai Rp 400 miliar.

"Oleh karena anggaran yang disetujui kurang dari nilai HPS pengadaan maupun nilai penawaran PT CMI Teknologi yang telah ditetapkan sebagai pemenang, maka seharusnya lelang dibatalkan dan melakukan lelang ulang. Namun Bambang Udoyo (Direktur Data Informasi) bersama dengan Terdakwa dan Juli Amar justru melakukan pertemuan Design Review Meeting (DRM) dengan PT CMI Teknologi di Bandung yang biaya akomodasinya ditanggung oleh Rahardjo Pratijhno," tegas jaksa.

Jaksa menuturkan pada pertemuan DRM itu disepakati penilaian pengadaan menjadi Rp 170 miliar. Tetapi, dikesepakatan itu tidak jelas terkait item barang yang digunakan dalam pengadaan itu. Hal itu, dinilai jaksa menyalahi aturan.

"Bahwa kontrak yang ditandatangani Rahardjo Pratijhno dan Bambang Udoyo tersebut menggunakan bentuk kontrak lump sum berpedoman pada dokumen pengadaan yang disusun Juli Amar dan ditetapkan Terdakwa selaku Ketua ULP. Namun dalam kontrak maupun dokumen pengadaan tidak dijelaskan kualitas hasil keluaran (output based) yang dikehendaki Bakamla selaku user, melainkan hanya berupa rincian item barang sebagaimana bentuk kontrak harga satuan," tutur jaksa.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Didakwa Terima Suap Rp 32,4 M, Eks Mensos Juliari Tak Ajukan Eksepsi':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2