Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Bakamla Segera Disidang

ADVERTISEMENT

Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Bakamla Segera Disidang

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 31 Mar 2021 17:06 WIB
Gedung baru KPK
Ilustrasi KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK telah melengkapi berkas anggota Unit Layanan Pengadaan BCSS Juli Amar Ma'ruf (JAM) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau backbone coastal surveillance system (BCSS) Bakamla RI pada 2016. Juli segera disidang.

"Selasa (30/03), telah dilakukan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari tim penyidik kepada tim JPU dengan tersangka JAM dalam perkara dugaan TPK pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) di Bakamla RI pada tahun anggaran 2016," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

"Sebelumnya berkas (penyidikan) telah dinyatakan lengkap oleh Tim JPU," imbuh Ali.

Ali mengatakan masa penahanan Juli sudah diperpanjang selama 20 hari hingga 18 April 2021 di Rutan KPK Cabang Pondam Jaya Guntur. Dia mengatakan jaksa sedang menyiapkan berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

"Dalam waktu 14 hari kerja, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan di PN Tipikor Jakarta Pusat," katanya.

Ali menyebut pihaknya sudah memeriksa 61 saksi dalam kasus ini. Saksi itu di antaranya eks Kabakamla Soedewo serta pihak-pihak swasta lainnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka baru, yakni Ketua Unit Layanan dan Pengadaan Leni Marlena, anggota Unit Layanan Pengadaan BCSS Juli Amar Ma'ruf, dan Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno selaku rekanan BCSS Bakamla.

Kasus ini berawal pada 2016, saat Bambang Udoyo selaku Direktur Data Informasi diangkat menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan peningkatan pengelolaan informasi, hukum, dan kerja sama keamanan dan keselamatan laut, serta Leni dan Juki diangkat menjadi ketua dan anggota ULP di Bakamla.

Pada tahun yang sama, ada usulan anggaran pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) senilai Rp 400 miliar yang bersumber dari APBN-P 2016. Kemudian, ULP Bakamla mengumumkan lelang BCSS dengan pagu anggaran Rp 400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp 399,8 miliar dan PT CMIT, kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang pada September 2016.

Kemudian terjadi pemotongan anggaran oleh Kemenkeu pada Oktober 2016. Meski anggaran yang ditetapkan oleh Kemenkeu untuk pengadaan ini kurang dari nilai HPS pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang.

Lalu, Bambang Udoyo selaku PPK dan Rahardjo selaku Dirut PT CMIT meneken kontrak dengan nilai Rp 170,57 miliar pada 18 Oktober 2016. Kontrak itu disebut bersumber dari APBN-P 2016 dan berbentuk lump sum.

(haf/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT