Nadiem Panen Serangan, Tsamara Membela

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 21 Apr 2021 14:34 WIB
Tsamara Amany
Tsamara Amany (Foto: Ari Saputra)

Selain nama KH Hasyim Asy'ari, nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diketahui tidak ada dalam kamus sejarah. Hal itu diungkap oleh Sekretaris PCNU Kabupaten Pringsewu, Lampung, Muhammad Faizin. Dia mengatakan nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap tulisan.

"Nama Gus Dur tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap sejarah beberapa tokoh di antaranya tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Selain itu nama Gus Dur digunakan untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro," kata Faizin, seperti dikutip di situs nu.or.id, Rabu (21/4).

Hal ini pun menuai kritikan. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengaku kecewa atas hal itu. Dia meminta agar Kamus Sejarah Indonesia yang tak mencantumkan nama Gus Dur ditarik. Dia menilai kamus itu harus direvisi.

"Sekali lagi memang kita dibikin jengkel betul ini, kita dibikin kecewa berat atas penerbitan buku Kamus Sejarah Indonesia ini," kata Huda kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).

"Karena itu, sekali lagi kita tegaskan itu sebenarnya ditarik dan dilakukan revisi total. Karena mengingat dua hal, yang pertama adalah penyusunannya sangat tuna sejarah tidak mengerti sama sekali tentang sejarah Indonesia," lanjutnya.

Selain itu, Waketum PPP Arsul Sani menyoroti kontroversi yang kerap terjadi di Kemendikbud dalam. Arsul mengatakan Kemendikbud menambah beban politik Presiden Jokowi.

"Setidaknya ada 3 peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Jokowi di mata segmen umat Islam tertentu," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (21/4).

Wakil Ketua MPR ini menyarankan adanya evaluasi untuk Mendikbud Nadiem Makarim. Meski begitu dia menyerahkan keputusan itu kepada Presiden.

"Apakah dengan kejadian-kejadian di atas itu kemudian Menterinya perlu dievaluasi atau reposisi, maka bagi PPP itu hak prerogatif presiden sepenuhnya. Yang jelas siapapun Mendikbudnya ke depan, apakah tetap atau berganti, yang penting dia harus pastikan bahwa jajarannya bersikap 'correct' dan jangan kesusupan agenda politik atau ideologi tertentu yang tidak klop dengan Pancasila," ujar Arsul.

Halaman

(rfs/eva)