.webp)
Hilangnya nama Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam kamus sejarah Indonesia menuai kontroversi. PPP menyoroti sejumlah kontroversi yang terjadi di Kemendikbud belakangan ini.
Waketum PPP Arsul Sani menyebut ada 3 kontroversi Kemendikbud dalam waktu yang berdekatan. Arsul mengatakan hal itu menambah beban politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Setidaknya ada 3 peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Jokowi di mata segmen umat Islam tertentu," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kontroversi itu, kata Arsul, di antaranya tak adanya frasa agama dalam draf peta jalan pendidikan nasional (PJPN). Kedua, hilangnya Pancasila dalam standar nasional pendidikan serta tidak adanya kisah tokoh KH Hasyim Asyari dalam kamus sejarah.
Ditambah lagi, saat ini jelas Arsul, hilangnya nama Gus Dur dalam kamus sejarah. Arsul heran.
"Jajaran Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih diembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Arsul juga menyoroti nama Abu Bakar Ba'asyir yang justru dimuat dalam kamus sejarah itu. Arsul mempertanyakan Kemendikbud terkait adanya nama tersebut.
"Yang mengherankan justru ada nama Abu Bakar Ba'asyir dalam deretan tokoh sejarah itu. Mengapa nama mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila ini justru muncul sebagai tokoh pada buku/kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini?" tutur Arsul.
PPP mengusulkan Nadiem untuk dievaluasi, simak selengkapnya
Simak Video: Soal Reshuffle, Pengamat Politik Ini Nilai Posisi Nadiem Rentan Diganti
Buntut dari adanya kontroversi tersebut, Wakil Ketua MPR ini menyarankan adanya evaluasi untuk Mendikbud Nadiem Makarim. Meski begitu dia menyerahkan keputusan itu kepada Presiden.
"Apakah dengan kejadian-kejadian di atas itu kemudian Menterinya perlu dievaluasi atau reposisi, maka bagi PPP itu hak prerogatif presiden sepenuhnya. Yang jelas siapapun Mendikbudnya ke depan, apakah tetap atau berganti, yang penting dia harus pastikan bahwa jajarannya bersikap 'correct' dan jangan kesusupan agenda politik atau idiologi tertentu yang tidak klop dengan Pancasila," ujarnya.
Sebelumnya, tidak adanya nama Gus Dur diungkap oleh pengurus NU. NU protes nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap tulisan.
"Nama Gus Dur tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap sejarah beberapa tokoh di antaranya tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Selain itu nama Gus Dur digunakan untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Sukarnoputri dan Widjojo Nitisastro," kata Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pringsewu, Lampung, Muhammad Faizin, seperti dikutip di situs nu.or.id, Rabu (21/4/2021).
