Suara Mahasiswa

HMI MPO: Nadiem Makarim Layak Di-reshuffle

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 19:03 WIB
Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI MPO, Fahrul Rizal. (Dok HMI MPO)
Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI MPO, Fahrul Rizal. (Dok HMI MPO)
Jakarta -

Isu reshuffle kabinet ramai sekali diperbincangkan. Belum jelas betul, siapa menteri yang bakal kena reshuffle bila itu memang bakal terjadi dalam waktu dekat. Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim layak di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI menyoroti kinerja menteri. Mas Nadiem dan layak di reshuffle," kata Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI MPO, Fahrul Rizal, dalam pernyataan tertulis kepada detikcom, Selasa (20/4/2021).

HMI MPO menilai Nadiem layak dicopot dari jabatan Mendikbud karena mereka tidak setuju dengan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (SNP).

Menurut HMI MPO, PP SNP itu bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 35 ayat 3 yang menyatakan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Sebagaimana ramai diperbincangkan belakangan ini, PP SNP itu tidak memuat Pancasila dan Bahasa Indonesia. Belakangan, Nadiem setuju PP itu direvisi.

"Jika PP ini tidak menimbulkan reaksi luas di masyarakat, maka Tidak akan ada revisi dan ini sangat berbahaya. Kita apresiasi pengajuan revisi tapi jangan selalu kecolongan dalam membuat PP tentang standarisasi pendidikan nasional karena ini menyangkut masa depan bangsa," kata Fahrul Rizal.

Mendikbud Nadiem Makarim mengaku jengkel karena dituding konflik kepentingan (conflict of interest) terkait bayar SPP menggunakan GoPay.Mendikbud Nadiem Makarim (Lamhot Aritonang/detikcom)

Selain itu, HMI MPO tidak setuju dengan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang diusulkan Kemendikbud. Hasil kajian PB HMI menemukan Peta Jalan Pendidikan Nasional itu masih lemah karena hanya menyorot kaum perkotaan dan kelas menengah ke atas.

"Belum lagi soal pendidikan di masa pandemi, harusnya menjadi panggung besar bagi mas Nadiem untuk memajukan teknologi. Tapi di pedesaan sangat miris melihat pendidikan. Masih banyak siswa-siswi yang di pedesaan dan pelosok tidak bisa belajar secara daring karena faktor handphone dan internet ya yang sulit didapatkan," kata Fahrul Rizal.

Soal reshuffle kabinet, sejauh ini belum ada kepastian soal kapan langkah politik itu bakal dieksekusi Presiden Jokowi. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengungkap kemungkinan reshuffle kabinet yang akan terjadi sebentar lagi. Ngabalin meminta semua pihak menunggu terkait kemungkinan reshuffle kabinet tersebut.

"Tunggu aja, sebentar lagi," kata Ngabalin saat dihubungi, tadi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno bahkan menyatakan reshuffle kabinet tidak akan dilakukan Rabu Pahing (21/4) besok. "Nggak ada," kata Pratikno.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga memastikan tidak ada reshuffle kabinet besok di hari Rabu Pahing. Sebab, Jokowi akan kunjungan kerja ke Jawa Barat.

"Besok Presiden kunjungan kerja ke Jawa Barat," ujar Pramono.

(dnu/tor)