Suara Mahasiswa

GMNI Arjuna Khawatir PP SNP Jadi Pintu Masuk Terorisme

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 16 Apr 2021 11:08 WIB
Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino
Arjuna Putra Aldino (dok. GMNI)
Jakarta -

DPP GMNI pimpinan Arjuna Putra Aldino mengkritik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (PP SNP). Masalahnya, PP tersebut tidak memuat pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran di sekolah dasar hingga menengah.

"Bagaimana mungkin pendidikan yang berdasarkan Pancasila tapi tak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib? Ini jelas upaya sistematis menghapus sejarah dan pemahaman Pancasila dari memori peserta didik," Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dalam keterangannya, Jumat (15/4/2021).

Menurut Arjuna, tidak dimuatnya pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib justru akan memperparah kondisi dunia pendidikan di Indonesia. Menurutnya, sudah banyak sekolah yang dicemari oleh paham ekstremisme dan radikalisme.

"Ini justru memperparah kondisi pendidikan kita yang sedang digerogoti oleh ekstremisme. Artinya PP ini bertentangan dengan upaya deradikalisasi. Negara ini baru saja berduka atas tindakan terorisme, PP ini justru menghapus Pancasila sebagai mata pelajaran wajib," tambah Arjuna

Arjuna khawatir pendidikan Pancasila yang dihilangkan di sekolah akan memberi ruang pada paham terorisme untuk masuk. Sebab, tidak ada landasan hukum yang mewajibkan institusi pendidikan untuk mengajarkan pendidikan Pancasila.

"Kita takutkan PP ini justru bisa meningkatkan angka terpaparnya institusi pendidikan kita dari paham ekstremisme dan radikalisme, bisa jadi pintu masuk paham ekstremisme yang bisa berujung pada tindakan terorisme. Karena memberikan peluang dengan tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib," ujar Arjuna.

Untuk itu, GMNI meminta pemerintah merevisi PP tersebut dengan memasukkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Sehingga bisa menjadi acuan bagi standar nasional pendidikan untuk upaya mencegah radikalisme dan terorisme.

"Saya kira apa salahnya direvisi, memasukkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap upaya deradikalisasi dan pencegahan dari paham ekstremisme sejak dini melalui standar pendidikan nasional", tutup Arjuna.

Tonton juga Video: Mahasiswa Demo di Depan KPK, Tuding Ada Mafia Vaksin di BPOM

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2