Dia mengatakan penelitian soal sel dendritik di RSPAD bukan hal baru. Dia mengatakan penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya terkait kanker.
"Sebetulnya penggunaan sel dendritik di RSPAD sudah dimulai sejak 2017 walaupun untuk cancer. Apakah ini bisa? Bisa. Saya yakin bisa dan pemerintah pun mempercayakan itu kepada kami walaupun sifatnya tadi tidak untuk komersil, maka tidak diperlukan izin edar dari BPOM," tutur Andika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, KSAD Jenderal Andika Perkasa bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito meneken nota kesepahaman (MoU) terkait penelitian vaksin Nusantara. MoU itu berjudul 'Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2'.
Berdasarkan keterangan tertulis Dinas Penerangan TNI AD (Dispen AD), Senin (19/4/2021), penandatanganan MoU ini dilakukan di Markas Besar TNI AD (Mabes AD), Jalan Veteran, Jakarta Pusat (Jakpus).
Penandatanganan MoU ini disaksikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy. Nantinya, penelitian dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakpus. Penelitian, kata Dispen AD, mempedomani kaidah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri.
Dispen AD menerangkan penelitian tidak dapat dikomersialkan dan tidak perlu persetujuan izin edar. Dispen AD menyebut penelitian bukan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein severe acute respiratory syndrome COVID-19 pada subjek yang tidak terinfeksi COVID-19 dan tidak terdapat antibodi COVID-19 atau yang disebut program vaksin Nusantara.
(haf/haf)