Kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok kian ramai. Kini petugas Damkar Depok, Sandi Butar-Butar, menyebut salah seorang bendahara di instansinya sudah mengakui soal dugaan mark-up anggaran.
"Bendahara ada bidang (Damkar) saya dia sudah mengakui, inisialnya A," ujar Sandi Butar-Butar kepada wartawan di RAN Law Firm Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).
Pernyataan Sandi itu kemudian dikuatkan oleh pengacaranya, Razman Arief Nasution. Razman mengaku sudah mengantongi bukti rekaman pengakuan terkait dugaan mark-up anggaran.
"Pengakuan rekaman. Ada rekaman yang disimpan Sandi dan itu sudah dikirim ke kita. Sudah kita simpan," kata Razman.
"Bendahara bidang keuangan mereka sudah mengakui bahwa ada pemotongan dan mark-up anggaran," imbuh Razman.
Selain itu, Razman meminta Wali Kota Depok, Mohammad Idris diperiksa.
"Kalau ini terjadi maka kami berharap pimpinan tertinggi dimaksud, dalam rangka periksa Wali Kota Depok," ujar Razman.
Razman menilai korupsi di tingkat tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Dia kemudian menyinggung kasus korupsi bansos Corona di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Nah bukan tidak mungkin ada korupsi. Ada Mensos sebelumnya ada yang bermasalah. Dan kalau terjadi di Kota Depok bisa terjadi di daerah-daerah lain," kata Razman.
Razman mengatakan dugaan korupsi yang diungkap Sandi ini menjadi awal untuk mengungkap kasus korupsi lainnya. Utamanya soal dana penanganan dalam pandemi virus Corona.
"Oleh karena itu kami berharap ini pintu masuk bagi polisi, bagi jaksa, bagi KPK untuk mengusut kasus-kasus yang terjadi di penggunaan dana covid terutama di kabupaten kota di Indonesia," jelas Razman.
detikcom sudah meminta tanggapan kepada Walkot Depok atas pernyataan Sandi dan Razman ini. Namun hingga saat ini belum ada respons.
