.webp)
Kasus dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok kian ramai. Kini petugas Damkar Depok, Sandi Butar-Butar, menyebut salah seorang bendahara di instansinya sudah mengakui soal dugaan mark-up anggaran.
"Bendahara ada bidang (Damkar) saya dia sudah mengakui, inisialnya A," ujar Sandi Butar-Butar kepada wartawan di RAN Law Firm Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4/2021).
Pernyataan Sandi itu kemudian dikuatkan oleh pengacaranya, Razman Arief Nasution. Razman mengaku sudah mengantongi bukti rekaman pengakuan terkait dugaan mark-up anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengakuan rekaman. Ada rekaman yang disimpan Sandi dan itu sudah dikirim ke kita. Sudah kita simpan," kata Razman.
"Bendahara bidang keuangan mereka sudah mengakui bahwa ada pemotongan dan mark-up anggaran," imbuh Razman.
Selain itu, Razman meminta Wali Kota Depok, Mohammad Idris diperiksa.
"Kalau ini terjadi maka kami berharap pimpinan tertinggi dimaksud, dalam rangka periksa Wali Kota Depok," ujar Razman.
Razman menilai korupsi di tingkat tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Dia kemudian menyinggung kasus korupsi bansos Corona di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Nah bukan tidak mungkin ada korupsi. Ada Mensos sebelumnya ada yang bermasalah. Dan kalau terjadi di Kota Depok bisa terjadi di daerah-daerah lain," kata Razman.
Razman mengatakan dugaan korupsi yang diungkap Sandi ini menjadi awal untuk mengungkap kasus korupsi lainnya. Utamanya soal dana penanganan dalam pandemi virus Corona.
"Oleh karena itu kami berharap ini pintu masuk bagi polisi, bagi jaksa, bagi KPK untuk mengusut kasus-kasus yang terjadi di penggunaan dana covid terutama di kabupaten kota di Indonesia," jelas Razman.
detikcom sudah meminta tanggapan kepada Walkot Depok atas pernyataan Sandi dan Razman ini. Namun hingga saat ini belum ada respons.
Penjelasan Kadis Damkar Depok
Kadis Damkar Kota Depok Gandara buka suara terkait pengakuan Sandi. Gandara menegaskan tak pernah meminta Sandi untuk mengundurkan diri.
"Hingga hari ini tidak ada pemecatan atau permintaan mundur ataupun yang dikeluarkan terhadap Saudara Sandi sehubungan dengan upayanya membawa kasus ini menjadi perhatian publik," tutur Gandara dalam keterangannya, Jumat (16/4).
Dia mengaku sedang melakukan klarifikasi ke berbagai pihak. Antara lain internal Damkar Depok dan kepolisian.
"Proses klarifikasi sedang dilakukan oleh pihak internal, maupun dari aparat penegak hukum dan kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku," imbuh dia.
Gandara pun menerangkan soal sepatu PDL (pakaian dinas lapangan) yang disoal Sandi, meski tak menyinggung soal dugaan korupsi pengadaan sepatu yang disebut Sandi. Gandara mendeskripsikan jenis-jenis sepatu dinas damkar.
"Perihal sepatu perlu dibedakan ada sepatu PDL, ada sepatu yang dipakai untuk keseharian dan pelaksanaan apel maupun upacara dan kegiatan lapangan lainnya. Dan ada APD (alat pelindung diri) dan sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan, yaitu mulai pelindung kepala, baju tahan panas, dan sepatu khusus pemadaman kebakaran atau sepatu harviks," kata Gandara,
Gandara lalu menerangkan teknis pemberian insentif penanggulangan COVID-19 anggota Damkar Depok yang dipersoalkan Sandi. Dia menyebut dana itu diserahkan kepada komandan regu.
"Terkait penerimaan honorer sesuai tanda bukti yang ada di kami adalah sebesar Rp 1,7 juta yang sudah kami serahkan kepada komandan regu yang bersangkutan, untuk kegiatan selama 3 bulan sesuai dengan tanda terima," tambah dia.
