Pemerintah RI Diminta Tolak Kehadiran Otak Kudeta Myanmar di Jakarta

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 19 Apr 2021 15:51 WIB
Senior General Min Aung Hlaing, commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces, delivers a speech during the opening ceremony of Union Peace Conference in MICC 2 at NayPyiDaw on January 12, 2016.  Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi will address ethnic armed groups, organisers of a fresh round of peace talks said, after she outlined peace as a priority for her government when it takes power in March. AFP PHOTO / Ye Aung THU / AFP PHOTO / Ye Aung Thu
Jenderal Min Aung Hlaing (Foto: AFP PHOTO/Ye Aung Thu).
Jakarta -

Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dijadwalkan akan menghadiri KTT ASEAN di Jakarta 24 April mendatang. Pemerintah RI diminta menolak kedatangan otak kudeta militer Myanmar itu.

Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menilai semestinya pemerintah RI tidak menerima kedatangan pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dalam KTT ASEAN.

"Pemerintah Republik Indonesia tidak boleh memberikan pengakuan terhadap junta militer sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar, karena rezim ini telah membantai warga sipil dan membungkam gerakan demokrasi yang merupakan suara rakyat Myanmar," kata Irine dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/4/2021).

Menurut Irine, jika Min Aung Hlaing diundang ke KTT ASEAN, maka sepatutnya mengundang pula pemerintahan tandingan yang didukung rakyat Myanmar, yakni National Unity Goverment (NUG). Pemerintahan sipil ini dinilai mencerminkan demokrasi.

Demonstrasi di Myanmar masih terus berlangsung, hingga kini sudah lebih dari 700 warga sipil tewas akibat kekerasan aparat keamanan Myanmar yang menggunakan senjata api untuk membubarkan warga sipil.

"Myanmar sudah di ambang perang saudara, dan kita tahu bahwa NUG dan rakyat Myanmar tidak akan mundur karena mereka sudah sekian lama ditindas rezim militer. Jadi ASEAN perlu menekan rezim militer untuk mengembalikan mandatnya kepada pemerintahan sipil, seperti sebelum kudeta, karena itu satu-satunya jalan," ujar Irine.

UN High Commisioner for Human Rights mengingatkan sewaktu-waktu bisa terjadi konflik terbuka antara warga sipil dan militer di Myanmar. Komisi PBB itu juga memperingatkan bahwa situasi di Myanmar berpotensi mengulang konflik di Suriah pada 2011, saat aksi damai dihadapi dengan kekerasan pasukan keamanan.

Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya diagendakan akan menghadiri pertemuan khusus para pemimpin negara-negara ASEAN di Jakarta. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan pengumuman resmi terkait kehadiran Jenderal Min akan diumumkan oleh Brunei Darussalam.

"Mengenai hal kehadiran pemimpin ASEAN dan lain-lain, Brunei sebagai Ketua ASEAN saat ini yang akan mengumumkan," kata jubir Kemlu RI, Teuku Faizasyah, saat dihubungi, Minggu (18/4).

Dia menjelaskan bahwa pertemuan para pemimpin negara ASEAN diselenggarakan di Indonesia karena kantor sekretariatnya berkedudukan di Jakarta.

"Jakarta tempat pertemuan karena Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta," ungkapnya.

Simak juga 'Penentang Kudeta Militer Myanmar Bikin Pemerintahan Baru!':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/gbr)