Pemimpin Kudeta Myanmar Akan ke Jakarta, Ini Kata Kemlu RI

Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing meminta agar demo dihentikan. Min Aung meminta masyarakat menghindari kerumunan karena sedang pandemi Covid-19. — Pemimpin Junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (Screenshoot AP)

Jakarta -

Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, akan menghadiri pertemuan khusus para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) minggu depan di Jakarta. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan pengumuman resmi terkait kehadiran Jenderal Min akan diumumkan oleh Brunei Darussalam.

"Mengenai hal kehadiran pemimpin ASEAN dan lain-lain, Brunei sebagai Ketua ASEAN saat ini yang akan mengumumkan," kata jubir Kemlu RI, Teuku Faizasyah, saat dihubungi, Minggu (18/4/2021).

Dia menjelaskan bahwa pertemuan para pemimpin negara ASEAN diselenggarakan di Indonesia karena kantor sekretariatnya berkedudukan di Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jakarta tempat pertemuan karena Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta," ungkapnya.

Kabar terkait kedatangan Jenderal Min ke Jakarta minggu depan ini datang dari Kementerian Luar Negeri Thailand. Ini akan menjadi perjalanan resmi pertama pemimpin kudeta itu sejak militer Myanmar menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

"Beberapa pemimpin telah mengkonfirmasi kehadiran mereka termasuk MAH Myanmar (Min Aung Hlaing)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat dalam pesan kepada wartawan seperti diberitakan kantor berita AFP, Sabtu (17/4).

Simak video 'Penentang Kudeta Militer Myanmar Bikin Pemerintahan Baru!':

[Gambas:Video 20detik]

Sejak kudeta 1 Februari, Myanmar telah berada dalam kekacauan-dengan ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menuntut kembalinya demokrasi.

Junta militer telah berusaha memadamkan gerakan antikudeta dengan kekuatan mematikan. Menurut kelompok pemantau lokal, pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan lebih dari 720 orang dan menahan sekitar 3.100 aktivis, jurnalis, dan pembangkang, sejak kudeta.

Komunitas internasional sebagian besar mengutuk junta karena penggunaan kekuatannya terhadap warga sipil tak bersenjata. Sejumlah negara telah menerapkan sanksi-sanksi terhadap petinggi militer Myanmar, keluarga mereka, dan bisnis yang terkait dengan militer.

Tetapi para pemimpin regional telah berusaha untuk membuka komunikasi dengan rezim tersebut, dan pada hari Sabtu (17/4), Kementerian Luar Negeri Thailand mengkonfirmasi pertemuan puncak ASEAN di Jakarta mengenai situasi Myanmar, juga akan dihadiri Min Aung Hlaing.

Halaman 1 2

Selanjutnya