Jakarta -
Siklon tropis Surigae yang berpotensi menjadi angin topan tengah muncul di perairan Samudra Pasifik sebelah utara Papua Barat. 9 Provinsi di Indonesia pun diminta untuk waspada dan melakukan antisipasi.
Dalam waktu dekat, intensitas siklon Surigae dilaporkan terus meningkat ke arah barat laut. Dengan demikian kesembilan provinsi pun kini diminta untuk waspada.
Sebenarnya, siklon ini memiliki nama 94W. Nama siklon Surigae baru muncul setelah diciptakan oleh Japan Meteorogical Agency (JMA).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BMKG Dwikorita menyampaikan siklon Surigae tengah terjadi di wilayah Utara Sulwesi dan sekitarnya. Siklon ini, kata dia berkecepatan hingga 20 knot.
"Akibatnya, saat ini terjadi peningkatan kecepatan angin rata-rata di wilayah utara Sulawesi dan sekitarnya berkisar 8-20 knot," ujar Dwikorita Karnawati di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021).
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati sendiri telah menjelaskan kalau siklon Surigae bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Namun, bukan berarti Indonesia tidak terdampak lagi oleh siklon Surigae.
"Menurut prediksi BMKG hingga Sabtu (17/4) pukul 19.00 WIB, posisi siklon tropis tersebut masih akan berada di perairan Samudra Pasifik dan diperkirakan bergerak menuju sebelah utara Maluku Utara, atau pada 11,7 LU dan 129,7 BT, atau sekitar 1.040 kilometer sebelah utara timur laut Tahuna," kata Raditya.
Siklon tropis Surigae ini diprediksi bergerak dengan kecepatan 10 knot atau 19 kilometer per jamnya dengan kekuatan 95 knots atau 185 kilometer per jam dengan tekanan 935 hPa. Raditya menambahkan, pergerakan dan fenomena dari siklon Surigae ini bisa menghasilkan hujan lebat disertai kilat/petir beserta angin kencang di sembilan wilayah.
Simak selengkapnya soal 9 daerah yang diminta waspada.
Tak hanya itu, BMKG menyebut, gelombang air laut tinggi yang mungkin ditimbulkan akibat siklon ini juga patut diwaspadai. Gelombang setinggi 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Bitung-Likupang, Laut Maluku, perairan selatan Sulawesi Utara, Laut Halmahera, dan perairan Biak hingga Jayapura.
Kemudian, gelombang air laut setinggi 2,5-4 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Talaud dan perairan utara Halmahera. Untuk gelombang air laut di Samudra Pasifik Utara Halmahera hingga Papua diperkirakan setinggi 4-6 meter.
"Sehubungan dengan adanya perkembangan informasi mengenai siklon tropis Surigae tersebut, BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan menginstruksikan kepada pemangku kebijakan di kabupaten/kota di wilayah masing-masing agar dapat melaksanakan upaya penguatan kesiapsiagaan menghadapi beberapa dampak dari siklon tropis tersebut," kata Raditya.
Maka dari itu, pemerintah di daerah diharapkan melaksanakan amanah yang tertuang pada Surat Deputi Bidang Pencegahan BNPB nomor B27IBNPB/DIl/PK.03.02/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bibit Siklon Tropis 94W yang berkembang menjadi siklon tropis Surigae.
Berikut daftar sembilan provinsi yang diminta siaga:
1. Kalimantan Barat
2. Kalimantan Tengah
3. Kalimantan Utara
4. Kalimantan Timur
5. Sulawesi Utara
6. Gorontalo
7. Sulawesi Tengah
8. Maluku Utara
9. Papua Barat.
Pemangku kebijakan di daerah pun diminta tak tinggal diam. Mereka harus melaksanakan apa yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 360/2067/BAK tanggal 16 April 2021 tentang Langkah Antisipatif Terhadap Potensi Bibit Siklon Tropis.
Sementara itu, beberapa hal yang tercantum dalam SE tersebut berisi koordinasi dan sinergisitas Forkopimda, peningkatan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat ditimbulkan, persiapan sarana dan prasarana, peningkatan kesiapsiagaan dan membangun rencana kontingensi, dan pelaksanaan SOP penanganan darurat berbasis penerapan protokol kesehatan bersama Satgas Penanganan COVID-19.
Penyebaran informasi melalui media dan kearifan lokal, pengalokasian APBD, pembinaan dan pengawasan serta monitoring wilayah dan pelaporan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana dari bupati/wali kota kepada Kementerian Dalam Negeri juga turut menjadi perhatian.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
